PANTAU LAMPUNG – Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly resmi dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan ini terkait kasus korupsi yang turut menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa keputusan pencegahan terhadap Yasonna dan Hasto dikeluarkan pada Selasa (24/12).
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap dua Warga Negara Indonesia, yaitu YHL (Yasonna H. Laoly) dan HK (Hasto Kristiyanto),” ujar Tessa dalam keterangan resminya.
Pencekalan untuk Proses Penyidikan
Tessa menjelaskan bahwa keberadaan kedua tokoh di Indonesia diperlukan untuk mendukung proses penyidikan kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan ke depan.
“Keputusan ini bertujuan mempermudah proses penyidikan, khususnya dalam mengungkap dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih,” tambah Tessa.
Hingga berita ini diterbitkan, Yasonna maupun pihak PDIP belum memberikan tanggapan resmi terkait pencegahan tersebut.
Dugaan Peran Yasonna dalam Permohonan Fatwa
Sebelumnya, KPK memeriksa Yasonna terkait perannya dalam surat permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai tafsir suara caleg yang meninggal dunia, termasuk kasus PAW Harun Masiku.
“Keterangan YHL dibutuhkan terkait surat permohonan fatwa MA dari DPP PDIP untuk menafsirkan perbedaan pandangan antara KPU dan partai terkait suara Nazarudin Kiemas, caleg yang meninggal dunia,” ungkap Tessa.
Yasonna mengakui bahwa dirinya ikut menandatangani surat tersebut. “Kami minta fatwa karena ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP PDIP soal suara caleg yang meninggal,” ujarnya usai pemeriksaan pekan lalu.
Kronologi Kasus Harun Masiku dan Keterlibatan Hasto
Kasus ini bermula dari dugaan suap Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dengan uang pelicin sekitar Rp850 juta. Tujuannya adalah untuk mengamankan posisi sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di DPR.
Selain Harun Masiku, KPK juga telah menetapkan enam tersangka lainnya, termasuk Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah. Hasto dijerat dalam dua kasus, yakni suap PAW dan dugaan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.
Posisi Harun Masiku Masih Misterius
Hingga saat ini, KPK mengungkapkan bahwa Harun Masiku masih berada di lokasi yang terpantau, namun belum berhasil ditangkap.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait keterlibatan tokoh-tokoh besar di dalamnya, termasuk Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto.***
