PANTAU LAMPUNG– Mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Johnny Corne, mengkritik narasi “bapak pembangunan” yang disampaikan salah satu calon bupati Pesawaran. Ia menyebutkan bahwa strategi tersebut adalah taktik politik usang, terutama di tengah berbagai isu negatif yang disebarkan oleh buzzer untuk menyerang pasangan calon lainnya.
Johnny menilai isu-isu yang diangkat oleh calon tersebut mencerminkan politik identitas negatif yang tidak relevan dalam Pilkada Pesawaran saat ini. “Masyarakat kini lebih kritis dan cerdas dalam menyerap informasi, mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi tersebut,” ujarnya, Kamis (19/09/2024).
Ia menjelaskan bahwa alih-alih menonjolkan isu fisik, fokus utama seharusnya adalah penguatan sumber daya manusia untuk menjadikan daerah lebih maju dan berkembang. Johnny menambahkan, selama kepemimpinan Bupati Dendi, pengajuan pembangunan infrastruktur, seperti akses penghubung antar kecamatan, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Menurut Johnny, Bupati Dendi telah berhasil menjadikan Pesawaran sebagai daerah percontohan antikorupsi di tingkat nasional, berkat bimbingan dari KPK RI. “Kabupaten Pesawaran kini dikenal di sektor pariwisata, menarik banyak wisatawan dan mendominasi kawasan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan potensi daerah menjadi prioritas, yang akan menarik minat investor dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Johnny memberikan contoh perbaikan infrastruktur jalan, seperti ruas jalan Padang Cermin-Kedondong, Kedondong-Gedong Tataan, dan lainnya, yang kini lebih baik dan nyaman bagi pengguna.
Johnny juga mengingatkan bahwa semua pencapaian ini merupakan hasil dari konektivitas dan sinergi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. “Setiap pemimpin memiliki tantangan dan prioritas pembangunan masing-masing, bukan hanya semata-mata untuk diakui sebagai ‘bapak pembangunan’,” ungkapnya.
Ia menanggapi isu dugaan korupsi yang sering dilontarkan oleh calon lain sebagai taktik yang tidak efektif. “Masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilai informasi yang beredar. Jangan sampai isu-isu tersebut hanya menjadi alat politik tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Johnny menanggapi isu keterlambatan siltap yang sering dipolitisasi. Ia mengingatkan bahwa penganggaran harus dilakukan dengan matang dan tidak bisa sembarangan. “Mari bersama-sama mendorong pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah dana bagi hasil (DBH) yang terhambat,” ujarnya.
Dengan penuh keyakinan, Johnny mengajak masyarakat untuk mendukung pemkab dalam menyelesaikan masalah anggaran ini. “Siltap aparatur desa sudah dianggarkan melalui DPRD dan harus dipenuhi sesuai peruntukannya,” tutupnya.***
