ADVERTISEMENT
PANTAU LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah menjalani Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Hotel BBC Bandar Jaya, Senin, 18 Maret 2024.
Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam 10 besar Nasional Kabupaten yang yang menjalani Penilaian Tahap II PPD ini.
PPD sendiri merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan dan inovasi pembangunan.
Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011.
Dalam proses penilaian PPD Tahap II di Lamteng tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan penilaian selama dua hari yaitu tanggal 18 -19 Maret 2024 berupa wawancara dan verifikasi lapangan.
Kegiatan awal penilaian dilakukan di Ballroom BBC Hotel Bandar Jaya Lampung Tengah dengan agenda pemaparan pembangunan, capaian dan prestasi ,diskusi serta pengenalan stakeholder.
Kegiatan Ini dihadiri Bupati Lampung Tengah H.Musa Ahmad, unsur forkopimda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamteng Imam Fatkuroji dan Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder terkait lainnya.
Sementara itu Tim Penilai hadir secara langsung dan ada pula yang hadir secara online yaitu Tim Penilai Independent Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, kemudian Tim Penilai Independent online Ir. Chairil Abdini Abidin Said, Prof. Ir. Tommy Firman, Akhmad Misbahkul Hasan, Avanti Fontana, serta TPU yaitu Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc dan TPU Online yaitu Dr. Muhammad Cholifihani.
Penilaian Tahap II wawancara dan verifikasi bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari stakeholders perencanaan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian pembangunan, kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan, serta inovasi daerah.
Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah H. Musa Ahmad mengatakan bahwa program unggulan Bunga Kampung ini diawali dan inisiasi oleh Bupati secara langsung dan saat ini telah dikembangkan menjadi Bunga kampung mekar didusun.
“Program Bunga Kampung mengefisiensi proses birokrasi yang panjang menjadi lebih ringkas, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan publik,” ujar Bupati.
Bupati mengatakan masyarakat juga lebih hemat biaya dalam mengurus dokumen penting karena program Bunga Kampung langsung menyentuh sampai tingkat dusun.
Sementara itu, Tim Penilai tahap II PPD yang diwakili oleh Ir. Syahrial Loetan menyatakan bahwa PPD ini merupakan kegiatan tahunan yang bukan hanya sebuah acara ceremonial namun bisa memberikan dampak yang luas untuk mempercepat pembangunan demi mensejahterakan masyarakat.
PPD dinilai oleh 5 tim penilai dan terbagi atas beberapa tim. Tahap II ini ditemukan oleh tim penilai utama dan penilai independen dimana tim independen ini adalah guru besar dari Perguruan tinggi diantaranya UGM, UI, ITB dan IPB.
Kemudian besok (Selasa, 19 Maret 2024) akan diadakan verifikasi lapangan dan melihat kondisi langsung, sesuai atau tidak dengan penilaian yang telah dilakukan.
“Besok kami tim akan langsung terjun kelapangan untuk memastikan apakah benar sesuai kegiatan di lapangan dengan yang sudah di paparkan oleh daerah,” ujar Ir Syahrial Loetan.
Di hadapan jajaran tim penilai, Kepala Bappeda Lamteng Imam Fatkuroji menyampaikan capaian-capaian pembangunan yang berhasil ditorehkan Kabupaten Lampung Tengah terutama di bidang peningkatan pelayanan publik, ekonomi, sosial, pengentasan kemiskinan dan pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi program unggulan Kabupaten Lampung Tengah adalah Bunga Kampung, Bupati Ngantor di Kampung yang merupakan inovasi dari Bupati Lampung Tengah H. Musa Ahmad, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pelayanan publik melalui Program Bunga Kampung.
Melalui program Bunga Kampung berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang melayani guna terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Bunga Kampung telah memperoleh penghargaan MURI dan terdaftar sebagai Hak Cipta pada kementerian Hukum dan HAM.***
