Kita Tidak Kekurangan Informasi, Kita Kekurangan Kejujuran

OPINI

Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A
Dosen UIN Raden Intan Lampung

PANTAU LAMPUNG- “Di tengah derasnya arus informasi, tantangan terbesar kita bukan lagi menemukan berita, melainkan menjaga agar kebenaran tidak tenggelam oleh kepentingan dan kebohongan.”

Setiap hari, kita menerima begitu banyak informasi melalui telepon genggam. Berita, potongan video, komentar, hingga pesan yang diteruskan melalui grup percakapan datang silih berganti. Belum selesai membaca satu kabar, informasi lain sudah muncul. Semuanya seolah menuntut perhatian kita pada saat yang sama.

Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) membuat arus informasi itu semakin kompleks. Kini, orang dapat menghasilkan tulisan, gambar, suara, bahkan video yang tampak meyakinkan tanpa proses yang panjang. Kemudahan ini tentu membawa manfaat. Namun, ada persoalan yang patut kita renungkan: ketika hampir semua orang dapat membuat dan menyebarkan informasi, bagaimana kita memastikan bahwa informasi tersebut layak dipercaya?

Persoalan ini bukan sekadar urusan kecanggihan teknologi. Ada persoalan etika, tanggung jawab, dan cara manusia berkomunikasi di dalamnya. Teknologi dapat membantu seseorang menyampaikan pesan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pesan itu benar. Informasi bisa dibuat dengan mudah, tetapi kepercayaan harus dibangun dengan kejujuran.

Ketika yang viral dianggap benar

Di media sosial, kita sering menjumpai informasi yang menyebar luas sebelum kebenarannya sempat diperiksa. Sebuah potongan video dapat memancing kemarahan karena ditonton tanpa konteks. Sebuah kabar yang belum jelas sumbernya dapat dipercaya hanya karena dikirim oleh teman atau orang yang kita kenal. Tidak jarang, orang meneruskan pesan karena merasa perlu memberi tahu orang lain, tanpa sempat bertanya apakah kabar tersebut benar.

Fenomena ini menarik jika dilihat dari perspektif ilmu komunikasi. Maxwell McCombs dan Donald Shaw, melalui teori agenda-setting, menjelaskan bagaimana media turut memengaruhi isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam lingkungan digital, perhatian publik tidak lagi dibentuk oleh media massa semata. Platform digital, algoritma, tokoh berpengaruh, dan jaringan pertemanan ikut menentukan informasi apa yang terus muncul di hadapan kita.

Ketika sebuah isu berulang kali terlihat, kita bisa menganggapnya penting. Ketika banyak orang membicarakannya, kita bahkan dapat tergoda untuk menganggapnya benar. Padahal, kedua hal itu berbeda. Ramainya perbincangan menunjukkan besarnya perhatian, bukan kepastian kebenaran. Di sinilah kita perlu lebih berhati-hati. Informasi yang menyentuh emosi memang dapat menarik perhatian, tetapi emosi bukan alat untuk menguji fakta. Kita perlu memberi ruang bagi pertanyaan sederhana yang sering terlewat: siapa sumbernya, apa buktinya, dan apakah ada informasi lain yang dapat menguatkan atau membantahnya?

Teknologi mengubah cara kita memahami dunia

Neil Postman, melalui perspektif ekologi media, mengajak kita melihat media sebagai bagian dari lingkungan yang turut membentuk cara manusia berpikir dan menjalani kehidupan. Media bukan sekadar alat untuk menyampaikan pesan. Karakter teknologi dan kebiasaan penggunaannya juga memengaruhi cara pesan diterima serta dipahami.

Perubahan itu dapat kita lihat dalam kebiasaan mengonsumsi informasi saat ini. Banyak orang membaca judul tanpa membuka berita secara utuh, menyimpulkan persoalan dari video berdurasi singkat, atau meneruskan kutipan tanpa mengetahui konteksnya. Padahal, sebuah peristiwa tidak selalu dapat dipahami hanya dari satu potongan informasi. Kebiasaan tersebut bukan berarti masyarakat tidak mampu berpikir kritis. Namun, lingkungan digital yang serba cepat dapat membuat orang terbiasa bereaksi sebelum sempat memeriksa. Akibatnya, ruang untuk memahami persoalan secara utuh berisiko tergeser oleh dorongan untuk segera berkomentar atau membagikan sesuatu.

AI menambah tantangan baru. Tulisan yang tersusun rapi belum tentu didukung oleh data yang benar. Suara yang terdengar meyakinkan belum tentu berasal dari orang yang bersangkutan. Gambar yang tampak nyata pun belum tentu merekam peristiwa sebenarnya. Karena itu, yang perlu dibangun bukan sikap takut terhadap teknologi, melainkan kecakapan untuk menggunakannya secara kritis. Kita perlu memahami bahwa sesuatu yang terlihat meyakinkan belum tentu benar, sebagaimana sesuatu yang banyak dibagikan belum tentu layak dipercaya.

Mempercayai Sumber, Tetap Memeriksa Informasi

Kepercayaan terhadap sumber memiliki peran penting dalam penerimaan pesan. Penelitian klasik Carl Hovland dan Walter Weiss mengenai kredibilitas sumber menunjukkan bahwa persepsi khalayak terhadap sumber dapat memengaruhi bagaimana suatu pesan diterima. Namun, kepercayaan terhadap sumber tidak serta-merta menjamin kebenaran informasi yang disampaikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung lebih mudah mempercayai orang yang dikenal, tokoh yang dikagumi, atau seseorang yang dianggap memiliki keahlian. Hal itu wajar. Kita tidak mungkin memeriksa sendiri setiap informasi yang kita terima. Meski demikian, kita perlu membedakan antara memercayai seseorang dan memastikan kebenaran pesannya. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan beriringan.

Orang yang kita percaya pun bisa keliru. Sebaliknya, informasi yang benar tidak selalu datang dari orang yang populer. Karena itu, menilai informasi tidak cukup hanya dengan mengenali siapa yang menyampaikannya. Kita perlu memeriksa bukti, menelusuri sumber awal, dan membandingkannya dengan keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan ini semakin nyata ketika kecerdasan artifisial (AI) digunakan untuk meniru wajah dan suara seseorang. Jika dahulu penampilan dan suara sering dijadikan petunjuk untuk mengenali sumber, kini keduanya tidak selalu cukup untuk memastikan keaslian suatu pesan. Kita perlu lebih cermat membedakan antara sesuatu yang tampak autentik dan sesuatu yang benar-benar dapat dibuktikan keasliannya.

Pentingnya literasi komunikasi. Masyarakat tidak cukup hanya diajarkan cara menggunakan media digital. Mereka juga perlu memahami bagaimana pesan dibentuk, mengapa suatu informasi dipercaya, serta apa akibatnya ketika informasi yang keliru diteruskan kepada orang lain. Memercayai sumber boleh saja, tetapi memastikan kebenaran informasi tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.

Literasi digital harus menyentuh perilaku

Mendengar ajakan untuk meningkatkan literasi digital. Tetapi perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan yang nyata. Memiliki telepon pintar dan mampu menggunakan berbagai aplikasi tidak otomatis membuat seseorang cakap dalam menilai informasi. Literasi digital harus mencakup kemampuan membaca secara kritis, memeriksa sumber, memahami konteks, serta menyadari dampak dari tindakan membagikan pesan. Kebiasaan berhenti sejenak sebelum menekan tombol bagikan mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu mencegah penyebaran kabar yang belum terverifikasi.

Tanggung jawab ini tentu tidak hanya berada di pundak masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan dapat diperiksa. Media massa perlu mempertahankan verifikasi sebagai dasar kerja jurnalistik. Platform digital harus lebih bertanggung jawab terhadap cara konten didistribusikan. Perguruan tinggi juga memiliki tugas penting untuk mendidik mahasiswa agar tidak sekadar terampil menggunakan teknologi, tetapi mampu menilai informasi dan mempertanggungjawabkan pendapatnya.

Dalam ilmu komunikasi, kecakapan menyampaikan pesan harus berjalan bersama etika. Kemampuan membuat konten yang menarik tidak cukup jika tidak disertai kejujuran. Bahkan, semakin besar kemampuan seseorang memengaruhi orang lain, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap dampak pesan yang disampaikan. Sebab, sebuah informasi yang keliru tidak selalu menyebar karena ada orang yang sengaja ingin menipu. Kadang-kadang, informasi itu menyebar karena orang yang meneruskannya tidak melakukan pemeriksaan. Niat baik tidak serta-merta menghilangkan dampak buruk dari informasi yang salah.

Kepercayaan publik perlu dirawat

Persoalan ini juga berkaitan dengan cara pemerintah dan lembaga publik berkomunikasi dengan masyarakat. Ketika informasi resmi terlambat, sulit dipahami, atau tidak konsisten, masyarakat dapat mencari penjelasan dari sumber lain. Dalam keadaan seperti itu, kabar yang belum teruji berpeluang mengisi ruang yang seharusnya ditempati oleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Karena itu, komunikasi publik tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi yang telanjur viral. Pemerintah dan lembaga publik perlu menjelaskan persoalan sejak awal, membuka akses terhadap informasi yang relevan, serta memberikan koreksi apabila terjadi kekeliruan. Penjelasan harus disertai dasar yang dapat diperiksa, bukan hanya permintaan agar masyarakat percaya.

Kredibilitas tidak dapat dipelihara hanya melalui citra atau kepiawaian berbicara. Kredibilitas tumbuh ketika perkataan sejalan dengan tindakan dan ketika kesalahan diakui serta diperbaiki. Kepercayaan memang tidak dapat dibangun dalam sehari. Namun, kepercayaan dapat terkikis ketika masyarakat berulang kali menemukan ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Oleh sebab itu, kejujuran bukan sekadar nilai moral pribadi, melainkan juga landasan penting bagi komunikasi publik yang sehat.

Mengembalikan tanggung jawab ke ruang publik

Kita tidak harus menolak AI untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian, pelayanan publik, dan berbagai kebutuhan produktif. Yang diperlukan adalah penggunaan yang bertanggung jawab, disertai keterbukaan dan kebiasaan memeriksa hasilnya. Indonesia membutuhkan masyarakat yang tidak mudah menyamakan popularitas dengan kebenaran. Kita juga membutuhkan lembaga yang bersedia menjelaskan keputusan secara terbuka, media yang menjaga ketelitian, dan perguruan tinggi yang terus menumbuhkan daya kritis.

Sebagai bagian dari masyarakat akademik, saya memandang persoalan ini sebagai pengingat bahwa komunikasi selalu membawa konsekuensi sosial. Pesan yang kita sampaikan dapat memengaruhi cara orang memahami suatu peristiwa, menilai pihak lain, bahkan mengambil keputusan. Karena itu, kebebasan menyampaikan informasi semestinya berjalan bersama kesadaran akan tanggung jawab.

Pada akhirnya, kemajuan komunikasi tidak cukup diukur dari kecepatan pesan mencapai khalayak atau banyaknya orang yang melihatnya. Kita juga perlu bertanya apakah pesan itu benar, apakah konteksnya utuh, dan apakah penyebarannya membawa manfaat bagi masyarakat. Kita memang tidak kekurangan informasi. Yang masih perlu kita perjuangkan adalah kejujuran dalam menyampaikan pesan, ketelitian dalam memeriksa fakta, dan keberanian untuk tidak meneruskan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya. Di tengah teknologi yang semakin canggih, nilai-nilai itulah yang akan menentukan apakah komunikasi memperkuat kehidupan bersama atau justru merusak kepercayaan di antara kita.***