PANTAU LAMPUNG– Perdebatan panas mengenai kewajiban pemeriksaan calon tersangka kembali menjadi sorotan publik. Sidang maraton di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang berlangsung sejak 28 November hingga 4 Desember 2025, menyoroti polemik hukum seputar penetapan tersangka tanpa pemeriksaan.
Kuasa hukum M. Hermawan Eriadi, Direktur Utama PT LEB, Riki Martim, menegaskan bahwa Kejaksaan menetapkan tersangka tanpa memeriksa kliennya sebagai calon tersangka. Menurutnya, “Ini prosedur wajib dan syarat penting perlindungan hak konstitusional.” Sidang dengan hakim tunggal Muhammad Hibrian dijadwalkan berlanjut pada Senin, 8 Desember 2025, untuk mendengarkan putusan akhir.
Diskusi publik semakin panas setelah Kejaksaan bersikeras bahwa pemeriksaan calon tersangka bukan kewajiban. “Istilah calon tersangka tak dikenal dalam KUHAP, hanya ada pemeriksaan saksi dan tersangka,” ujar Jaksa Rudy usai persidangan. Ia menambahkan bahwa tersangka yang saat ini diperiksa semasa saksi, sehingga konsep calon tersangka tidak berlaku.
Namun Riki Martim membantah, menyatakan Kejaksaan menafsirkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 secara sempit. “Ratio decidendi dalam putusan MK bersifat final dan mengikat. Minimal dua alat bukti harus disertai pemeriksaan calon tersangka untuk melindungi hak konstitusional. Itu bukan sekadar pendapat sampingan,” tegas Riki. Ia menambahkan, tanpa pemeriksaan calon tersangka, penyidik bisa bertindak sepihak, sementara status tersangka berdampak serius terhadap harkat dan martabat seseorang.
Ahli yang hadir dalam sidang menegaskan pentingnya mekanisme ini. Dr. Dian Puji Simatupang dari Universitas Indonesia menekankan, pemeriksaan calon tersangka bukan formalitas, tetapi pelindung HAM, memastikan seseorang mendapat kesempatan menjelaskan posisi sebelum diberi stigma tersangka.
Senada, Ahli Pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menegaskan, “Pemeriksaan calon tersangka adalah alat kendali agar penyidik tidak menetapkan tersangka tanpa transparansi dan klarifikasi. Ini bagian dari prinsip audi et alteram partem.” Ia mencontohkan keputusan Praperadilan di Bandung yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didahului pemeriksaan calon tersangka.
Riki Martim menekankan, mekanisme ini mencegah penyalahgunaan proses hukum, khususnya dalam kasus korupsi. “Extraordinary crime bukan alasan untuk mengabaikan UUD 1945. Hak untuk mengetahui tuduhan, memberikan klarifikasi, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang adalah prinsip konstitusional,” kata Riki. Hingga kini, Jaksa belum menjelaskan substansi tuduhan terhadap Hermawan, termasuk perbuatan, bukti, dan besaran kerugian negara.
Publik menunggu dengan antusias putusan sidang yang bisa menjadi preseden penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.***
