PANTAU LAMPUNG- Dprd Kabupaten Lampung Selatan akhirnya mengetok palu persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 setelah melalui pembahasan panjang dan intens di tingkat Badan Anggaran.
Keputusan penting tersebut ditegaskan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Lampung Selatan dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pengambilan keputusan, Rabu (26/11/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD itu dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekda Supriyanto, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama.
Sementara jalannya sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Merik Havit, didampingi Wakil Ketua II A. Beny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Merik Havit dalam kesimpulan rapat menyampaikan bahwa seluruh delapan fraksi DPRD — Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, NasDem, dan PKS — menyatakan persetujuan penuh terhadap Raperda APBD 2026.
Dengan dihadiri 38 anggota dewan, rapat paripurna tersebut resmi menyepakati pengesahan rancangan APBD dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Bupati Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menegaskan bahwa APBD 2026 merupakan momen strategis dalam mengamankan arah pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi instrumen penting untuk menjaga agar kompas pembangunan tetap tepat arah, tepat tujuan, dan tepat keberpihakan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang menjaga sinergi dalam proses perencanaan. Penyusunan APBD, kata Egi, telah melalui mekanisme yang sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati Egi juga menyoroti berbagai tantangan dalam penyusunan APBD 2026 seperti pemerataan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, reformasi layanan publik, dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Ia menekankan pentingnya program berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih jauh, ia memaparkan fokus isu strategis dalam APBD 2026 yang meliputi:
– transformasi digital layanan publik
– stabilitas pangan
– penguatan ekonomi kerakyatan
– peningkatan kualitas SDM
– pemerataan infrastruktur dasar
– penguatan tata kelola keuangan daerah
Menutup sambutannya, Bupati Egi mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga kolaborasi dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. “Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pembangunan,” tegasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan komitmen bersama menghadirkan APBD yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.***
