PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kolaborasi strategis dengan jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandar Lampung dan perwakilan Bidang I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran, memastikan penyelesaian kegiatan akhir tahun, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Sinergi tersebut diinisiasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang menerima kunjungan Kepala KPPN Tipe A1 Bandar Lampung beserta perwakilan Bidang I DJPb Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur, Selasa (15/10/2025). Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas strategi percepatan administrasi keuangan dan pelaporan agar seluruh OPD dapat memanfaatkan sisa anggaran tahun 2025 secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, tim DJPb menekankan urgensi disiplin waktu dalam penyelesaian kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga pendaftaran di KPPN. Pihak KPPN menegaskan bahwa dispensasi atas keterlambatan dokumen hanya dapat diberikan sekali, sehingga setiap OPD diingatkan untuk mempercepat proses administrasi dan meminimalkan risiko pemblokiran anggaran.
Sekda Marindo Kurniawan menambahkan bahwa koordinasi intensif antara OPD, KPPN, dan BPKAD sangat penting. “Pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilakukan secara tepat waktu dan akuntabel. Semua satuan kerja harus menjaga komunikasi terbuka untuk memastikan tidak ada kendala teknis maupun administratif yang menghambat pencairan dana,” jelas Marindo.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari sejumlah dinas strategis, antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Administrasi Pembangunan. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Sekda Marindo menekankan pentingnya efisiensi pelaksanaan kegiatan, sekaligus memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. “Kita harus memastikan setiap kegiatan berjalan lancar, tepat sasaran, dan mematuhi prosedur hukum agar pencairan dana akhir tahun tidak mengalami hambatan,” tegasnya.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mempercepat penyelesaian kegiatan serta pencairan dana di akhir tahun anggaran 2025. Kedua pihak sepakat untuk terus mengintensifkan komunikasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala sehingga penyerapan anggaran bisa mencapai target yang telah ditetapkan, mendukung program pembangunan daerah, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung.
Tag: Lampung, Pemprov Lampung, Kementerian Keuangan, KPPN Bandar Lampung, DJPb, Pencairan Dana, Akuntabilitas, Penyerapan Anggaran, OPD Lampung, Tata Kelola Keuangan
Deskripsi: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penyelesaian kegiatan dan pencairan dana akhir tahun 2025. Pertemuan membahas strategi pengelolaan anggaran, koordinasi OPD, serta penguatan akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.***
