PANTAU LAMPUNG– Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu mengambil langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembahasan masalah kredit perbankan dengan pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini berlangsung di Mapolres Pringsewu pada Rabu (1/10/2025) dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra.
Pertemuan yang menghadirkan pimpinan cabang Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI ini menitikberatkan pada optimalisasi penyaluran kredit bagi masyarakat, khususnya terkait dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia. Fokus utama adalah memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan adil.
AKBP M. Yunnus Saputra menekankan, “Peran perbankan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian kredit. Kita ingin pengusaha kecil mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, bukan hanya pengusaha besar yang diuntungkan.”
Dalam diskusi, Kapolres Pringsewu mengidentifikasi empat hambatan utama yang sering dialami masyarakat dalam mengajukan kredit:
1. Proses pengurusan NPWP di kantor pajak yang memakan waktu lama.
2. Kelengkapan administrasi di tingkat kelurahan yang kadang sulit dipenuhi.
3. Data publik yang belum diperbarui di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga menghambat verifikasi aset.
4. Tingginya biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah yang memberatkan calon debitur.
Polres Pringsewu berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap kendala tersebut, memastikan tidak ada oknum atau sistem yang memperlambat pengembangan usaha masyarakat. Kapolres menegaskan, kepolisian akan mengawal proses ini agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat memperoleh hak mereka secara adil dan transparan.
Lebih jauh, AKBP Yunnus menekankan komitmen Polres Pringsewu dalam mendukung pengembangan wisata budaya sebagai ikon baru yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. “Kami berharap pengusaha kecil mendapat prioritas untuk membangun bisnis di proyek wisata budaya Pringsewu. Polres akan mengawal mereka, khususnya dalam proses pengajuan kredit perbankan, agar terhindar dari hambatan birokrasi yang tidak perlu,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi sarana koordinasi langsung antara aparat keamanan dan pihak perbankan untuk menyelaraskan prosedur administrasi, mengurangi hambatan teknis, dan mempercepat realisasi pembiayaan bagi masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM, wisata budaya, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan.
Hadir dalam pertemuan tersebut, pimpinan cabang Bank Mandiri Pringsewu Dian Fahlevi, Bank BNI Yudi Saputra, MRMTL Bank BSI Thawap Nasution, dan pimpinan Bank BRI Pringsewu M. Syarifudin.***
