PANTAU LAMPUNG– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung kini tengah menata langkah besar menuju pencapaian prestisius: predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026. Kepala Lapas, Jumadi, memimpin rapat dinas perdana bersama jajaran, Senin (29/9/2025), dengan agenda utama inventarisasi masalah yang dihadapi sekaligus memetakan strategi perbaikan.
Dalam rapat yang berlangsung penuh keterbukaan, Jumadi menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai persoalan sejak dini. Menurutnya, inventarisasi masalah merupakan fondasi untuk melahirkan solusi yang tepat sasaran, bukan sekadar wacana.
“Rapat dinas ini adalah sarana kita bersama-sama menginventarisir kendala yang ada, baik di bidang kedisiplinan, pelayanan, program pembinaan, maupun pengamanan. Dengan mengetahui persoalan sejak awal, kita bisa mengambil langkah perbaikan yang lebih terukur, konsisten, dan efektif,” tegas Jumadi.
Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi kedisiplinan pegawai, kualitas pelayanan publik, hingga efektivitas program pembinaan narapidana. Jumadi menilai, peningkatan disiplin pegawai harus menjadi prioritas, karena hal tersebut berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan keamanan di dalam lapas.
Selain itu, rapat juga membahas langkah konkret untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas sebagai syarat menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Program prioritas yang dipaparkan antara lain:
Peningkatan pengawasan internal agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir.
Optimalisasi layanan publik yang lebih transparan dan ramah masyarakat.
Evaluasi rutin terhadap seluruh program pembinaan narapidana.
Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam menjaga integritas lembaga.
“Kita menargetkan tahun depan Lapas Narkotika Bandar Lampung bisa meraih predikat WBK. Ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi tentang komitmen kita menghadirkan layanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif,” ujar Jumadi dengan penuh optimisme.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar-jajaran. Menurutnya, pencapaian WBK tidak bisa hanya dibebankan pada pimpinan, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pegawai. Karena itu, budaya kerja yang berintegritas dan disiplin harus ditanamkan dalam setiap lini.
Dengan adanya rapat dinas ini, diharapkan jajaran Lapas Narkotika Bandar Lampung semakin fokus dalam memperbaiki kelemahan yang ada sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada masyarakat maupun warga binaan.
Langkah besar ini menjadi momentum awal bagi Lapas Narkotika Bandar Lampung untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi teladan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan.***
