PANTAU LAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (28/8/2025).
Ganjar menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menyukseskan sensus tersebut. Menurutnya, BPS (Badan Pusat Statistik) dan pemerintah daerah memiliki sumber daya yang sama-sama vital untuk mendukung kelancaran kegiatan nasional ini.
“Kami punya sumber daya, BPS juga punya sumber daya. Kompetensinya mungkin berbeda, tetapi tujuan kita sama: memastikan data yang dihasilkan akurat dan bermanfaat. Kita sadar data itu sangat penting untuk perencanaan pembangunan, sehingga seluruh potensi yang dimiliki pemerintah provinsi maupun BPS bisa kita gerakkan bersama-sama,” ujar Ganjar.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak boleh berhenti pada level kabupaten atau kota saja, melainkan harus menjangkau hingga tingkat desa. Menurutnya, pemahaman masyarakat di akar rumput mengenai manfaat sensus ekonomi akan sangat membantu dalam memberikan data yang valid dan menyeluruh.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan penjelasan detail mengenai tujuan serta mekanisme pelaksanaan SE2026. Ahmad Riswan menegaskan bahwa sensus ini memiliki peran yang sangat strategis karena akan menjadi basis data seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk di Lampung, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan perkembangan usaha mikro, kecil, hingga menengah yang cukup pesat.
“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar yang lengkap mengenai kegiatan ekonomi non-pertanian. Data ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa lebih tepat sasaran dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi,” jelas Ahmad Riswan.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa SE2026 akan dilaksanakan mulai Mei hingga Juli 2026 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Sensus ini akan melibatkan semua sektor usaha di luar pertanian, mulai dari skala besar, menengah, kecil, hingga usaha mikro. Tak hanya itu, SE2026 juga dirancang untuk mengintegrasikan perkembangan ekonomi digital yang kini semakin pesat, penggunaan data spasial, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan.
BPS menargetkan agar hasil sensus tidak hanya menghasilkan data kuantitatif, tetapi juga menggambarkan kondisi riil dunia usaha, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, data yang terkumpul bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain itu, sensus ini juga akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi. Lampung sebagai salah satu daerah dengan basis usaha perdagangan, jasa, industri kecil, hingga UMKM yang kuat, sangat membutuhkan data akurat agar kebijakan pemerintah provinsi dapat lebih tepat sasaran dalam mendukung penguatan ekonomi lokal.
Ganjar Jationo menegaskan kembali bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan mengoptimalkan seluruh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SE2026. Tidak hanya dalam hal sosialisasi, tetapi juga dalam menyiapkan koordinasi dengan perangkat desa, kecamatan, serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Lampung.
“Kami berharap masyarakat benar-benar menyadari pentingnya sensus ini. Data yang diberikan akan menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan, sehingga sangat penting bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif,” tutup Ganjar.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta profesionalisme BPS, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat. Data tersebut nantinya akan menjadi fondasi kuat bagi Lampung dan Indonesia dalam merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan global di masa mendatang.***
