PANTAU LAMPUNG- Usai ditetapkannya empat nama direksi baru PT Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS)—dua komisaris dan dua direktur—oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, sorotan dan harapan tinggi pun datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Pringsewu, Anton Subagyo.
Dalam keterangannya, Anton memberikan sejumlah catatan kritis terkait keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Ia menilai selama ini BUMD belum mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, dengan formasi direksi baru, Anton meminta bupati sebagai pemegang saham utama untuk serius mengawal kinerja BUMD agar tidak kembali gagal.
“BUMD jangan jadi alat politik atau hanya ajang berbagi jabatan. Harus dijalankan profesional dan transparan demi kepentingan masyarakat, bukan segelintir pihak,” tegas Anton.
Menurutnya, BUMD yang dikelola secara baik akan berdampak luas, mulai dari menekan angka pengangguran hingga mendorong kemandirian fiskal daerah. Ia pun menyinggung latar belakang Bupati Pringsewu yang dikenal sebagai pengusaha sukses, agar menjadikan keberhasilan itu sebagai model manajemen profesional bagi PT PJS.
“BUMD seharusnya jadi penggerak ekonomi lokal. Bukan malah menyedot dana APBD untuk operasional tanpa ada nilai tambah,” tandasnya.
Anton juga menekankan bahwa PT PJS idealnya menjadi contoh bagi pengelolaan BUMDes dan pekon di seluruh wilayah Pringsewu, terutama dalam hal menciptakan unit usaha yang mampu memberikan kontribusi bagi PAD.
Lebih jauh, ia merinci lima manfaat utama dari keberadaan BUMD jika dikelola dengan benar:
- Meningkatkan pendapatan asli daerah
- Memberikan pelayanan publik yang lebih baik
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
- Mewujudkan kemandirian fiskal daerah
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha milik pemerintah
“Kami di Komisi II akan terus mengawal agar BUMD bukan sekadar papan nama, tapi benar-benar jadi lokomotif ekonomi daerah,” pungkas Anton.***
