PANTAU LAMPUNG— Rencana pemerintah pusat menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat penolakan luas dari masyarakat Sumatera Utara. Dalam pernyataan tertulis, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menyuarakan sembilan sikap tegas yang mencerminkan kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat lokal atas arah pembangunan yang dianggap elitis dan minim partisipasi rakyat.
“Pemerintah terlalu banyak intervensi dari pusat tanpa koordinasi yang jelas, seolah menyingkirkan peran daerah dan masyarakat yang hidup di sekitar Danau Toba,” ujar Sutrisno.
Sejak ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui Perpres No. 50/2011, hingga menjadi Destinasi Super Prioritas dalam Perpres No. 89/2024, berbagai kebijakan telah digelontorkan. Namun, menurut warga, hasil di lapangan jauh dari harapan. Pemerintah dianggap lebih fokus pada proyek mercusuar ketimbang menyentuh akar persoalan sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Sembilan Alasan Penolakan KEK Danau Toba:
- Terlalu Banyak Intervensi Pusat
Penataan kawasan dilakukan tanpa koordinasi antar lembaga, menyebabkan kebijakan saling tumpang tindih dan tidak efektif. - Minimnya Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah lokal hanya dijadikan pelaksana teknis, bukan pengambil keputusan. - Rakyat Jadi Penonton
Warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. - Pembangunan Harus Berbasis Budaya dan Alam
Aktivitas lokal seperti Solu Bolon dan Moccak justru terpinggirkan oleh agenda besar seperti F1 Powerboat. - Danau Toba Milik Bersama, Bukan Elite
Setiap kebijakan harus melibatkan warga sebagai pemilik sah tanah leluhur. - Investasi Eksploitatif
KEK hanya menguntungkan investor besar, sementara rakyat menjadi buruh di tanah sendiri. - Dana Pusat Harus Dikelola Daerah
Pemerintah daerah dianggap lebih paham kebutuhan lokal dibanding lembaga pusat. - Prioritaskan Pemberantasan Korupsi
Warga mengusulkan Danau Toba sebagai Zona Bebas Korupsi untuk menarik wisatawan yang menghargai integritas. - Tolak KEK secara Total
Warga mendesak evaluasi total terhadap semua aktivitas kementerian dan lembaga di kawasan Danau Toba.
Usulan menjadikan Danau Toba sebagai KEK sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, demi menarik investasi dan mempercepat pembangunan. Namun warga menilai pendekatan tersebut hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semu yang tidak mengakar ke masyarakat.
Di tengah gegap gempita promosi pariwisata nasional, suara rakyat yang menuntut keadilan, pelestarian budaya, dan partisipasi aktif dalam pembangunan tidak bisa diabaikan.
“Danau Toba bukan sekadar destinasi, ia adalah warisan, rumah, dan identitas kami,” tegas Sutrisno.***
