PANTAU LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si. saat memimpin High-Level Meeting Rapat Koordinasi Pajak Pusat dan Daerah di Aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi, Senin (24/6/2025).
Dalam rapat strategis yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi, Bupati Hamartoni menekankan bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunan, baik untuk infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan pajak bukan semata-mata penarikan kewajiban, tapi investasi sosial demi kesejahteraan warga. Sinergi pusat-daerah hingga tingkat desa menjadi kunci keberhasilannya,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Kotabumi Nurdin Edwin, Sekda Drs. Lekok, M.M., Kepala Bappenda Dr. Desyadi, S.H., M.H., jajaran OPD terkait, 23 camat, serta 247 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan seluruh elemen pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.
Poin Strategis dalam Rapat Koordinasi:
- Identifikasi potensi pajak yang belum tergarap maksimal, seperti PBB-P2, pajak air tanah, reklame, hingga retribusi pasar dan layanan.
- Penguatan sistem dan integrasi data antarinstansi berbasis NIK, perizinan, dan transaksi ekonomi untuk mendukung validitas pendataan wajib pajak.
- Peningkatan efektivitas penagihan dan pengawasan melalui sistem informasi perpajakan terintegrasi.
- Sosialisasi dan edukasi publik agar masyarakat memahami kontribusi strategis pajak bagi kemajuan daerah.
Landasan Hukum dan Kebijakan:
Forum ini juga menjadi langkah responsif terhadap amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk implementasi PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang KSWP.
Bupati Hamartoni berharap hasil koordinasi ini tidak berhenti di tataran diskusi, namun berbuah dalam bentuk kebijakan konkret dan inovasi teknis yang mampu mendongkrak PAD Lampung Utara secara berkelanjutan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai awal lahirnya solusi strategis yang mampu membawa Lampung Utara menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya optimistis.
Rapat koordinasi ini menjadi refleksi komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam membangun daerah yang mandiri, maju, dan berkeadilan melalui tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.***
