PANTAU LAMPUNG— Dalam sepekan pelaksanaan Operasi Pekat Krakatau 2025, Polda Lampung bersama jajaran Polres/Polresta sukses membongkar 166 kasus penyakit masyarakat (pekat), mulai dari aksi premanisme, perjudian, miras ilegal, narkoba, hingga prostitusi. Operasi ini berlangsung sejak 1 hingga 8 Mei 2025, dalam rangka menciptakan situasi aman jelang Hari Raya Iduladha dan agenda nasional lainnya.
Berdasarkan data resmi dari Posko Operasi Pekat Krakatau 2025, total 224 target operasi (TO) dan non TO telah menjadi sasaran penindakan. Dari jumlah tersebut, berhasil diungkap 81 kasus TO dan 85 non TO, mencerminkan efektivitas operasi yang luas dan terukur.
“Target awal kami adalah 200 kasus, dan saat ini sudah lebih dari 100 kasus berhasil kami ungkap hanya dalam sepekan. Ini hasil nyata dari sinergi dan kerja keras jajaran kami,” ujar Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Jumat (9/5/2025).
🚓 Distribusi Ungkap Kasus:
- Polres Tulang Bawang: Keberhasilan 93,8%
- Polres Pesisir Barat: Sukses 100% dari seluruh target
- Ditreskrimum Polda Lampung: 2 dari 16 TO (12,5%) dan 2 non TO
🔎 Penyakit Masyarakat Disikat, Keamanan Ditingkatkan
Kapolda Helmy menegaskan, operasi ini bukan hanya tentang angka, tetapi bagian dari langkah strategis Polda Lampung untuk menekan kejahatan sosial yang mengancam ketertiban umum. Terlebih, dalam periode menjelang hari besar, masyarakat diharapkan bisa menjalani aktivitas dengan rasa aman.
“Kami juga ingin mengingatkan bahwa kriminalitas tak hanya dicegah lewat operasi, tapi juga melalui peran serta masyarakat. Ini kerja kolaboratif,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Helmy memastikan bahwa Operasi Pekat akan terus dilaksanakan secara berkala dan masif, terutama menjelang momentum nasional seperti pemilu, hari besar keagamaan, dan masa liburan panjang yang rawan pelanggaran hukum.
🧠 Pentingnya Edukasi dan Partisipasi Warga
Polisi mengajak warga agar tak hanya jadi penonton, tetapi turut aktif melaporkan setiap potensi kejahatan di lingkungannya. Penyakit masyarakat tak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan aparat, tapi juga melalui kesadaran kolektif dan partisipasi publik.***
