PANTAU LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Acara ini berlangsung di Aula Rimau, Kantor Bappeda Lampung Selatan, pada Kamis (20/3/2025), sebagai langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Saya menekankan dua prinsip utama dalam pembangunan daerah. Pertama, impactful, yang berarti setiap program harus berdampak langsung dan signifikan bagi masyarakat. Kedua, sustainable, yaitu program harus berkelanjutan dan tidak hanya bersifat jangka pendek,” ujar Bupati Egi.
Fokus Pembangunan: 1.537 Usulan dan Pokok Pikiran DPRD
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Sahurian, mengungkapkan bahwa terdapat 1.537 usulan terverifikasi dalam RKPD 2026, hasil dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan. Selain itu, terdapat 441 pokok pikiran DPRD, yang terdiri dari:
- 260 usulan infrastruktur,
- 146 usulan ekonomi, dan
- 35 usulan sosial pemerintahan.
“Musrenbang ini bukan sekadar perencanaan, tetapi juga bagian dari langkah konkret dalam menyepakati masalah prioritas dan solusi pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Aryan.
Keselarasan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi
Pemkab Lampung Selatan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan selaras dengan prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta ketahanan energi, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini turut mendapat dukungan dari Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, yang menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan daerah, provinsi, dan pusat.
“RKPD yang kita susun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta berjalan searah dengan program prioritas provinsi dan nasional. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkap Elvira, mewakili Gubernur Lampung.
Menuju Lampung Selatan yang Lebih Maju dan Inklusif
Musrenbang ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Lampung Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan perencanaan matang dan koordinasi yang kuat, Lampung Selatan optimis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.***
