PANTAU LAMPUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu resmi menetapkan HI sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). HI yang menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Ketua LPTQ, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diduga menyalahgunakan wewenang, menyebabkan kerugian keuangan negara.
Kepala Kejari Pringsewu, R. Wisnu Bagus Wicaksono, didampingi Kasi Intelijen I Kadek Dwi Ariatmaja, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif terhadap HI pada Kamis (30/1/2025) dari pukul 09.30 hingga 11.30 WIB.
“Penyidik menemukan adanya peran aktif HI dalam kapasitas jabatannya yang berakibat pada timbulnya kerugian negara,” ujar Wisnu Bagus.
Berdasarkan bukti yang cukup dan alat bukti yang sah, penyidik meningkatkan status HI dari saksi menjadi tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Tap-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 yang diterbitkan pada 30 Januari 2025.
HI diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai tindak lanjut, HI langsung ditahan di Rutan Kota Agung selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan berdasarkan syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.
“Penahanan ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang murni dan tanpa pandang bulu. Kami memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi,” tegas Wisnu Bagus.
Ia menambahkan bahwa prinsip equality before the law tetap dijunjung tinggi dalam proses hukum ini, di mana setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.***
