PANTAU LAMPUNG – Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin menguat, memunculkan spekulasi terkait kemungkinan reshuffle kabinet. Pertemuan ini dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat, dan banyak yang memandangnya lebih dari sekadar pertemuan biasa.
Sejumlah kalangan memprediksi bahwa pertemuan ini bisa menghasilkan keputusan penting, salah satunya terkait kemungkinan bergabungnya PDIP dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Hal ini tentu saja menjadi isu yang menarik, mengingat masa kerja kabinet Prabowo yang kini sudah memasuki 100 hari.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi isu reshuffle dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. “Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” ujarnya.
Muzani juga menjelaskan bahwa meski terdapat berbagai masalah di 100 hari pertama pemerintahan, bagi Prabowo, hal tersebut merupakan bagian dari proses penyempurnaan sistem pemerintahan. “Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan,” katanya.
Sementara itu, PDIP sendiri hingga saat ini belum mengambil sikap tegas terkait keputusan untuk bergabung dengan pemerintah. Meskipun ada peluang untuk bergabung, PDIP memilih untuk tetap berada di posisi mendukung pemerintahan Prabowo tanpa bergabung secara formal.***
