PANTAU LAMPUNG- Buruknya kondisi infrastruktur di Kabupaten Pringsewu disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurang maksimalnya pemeliharaan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pringsewu, Anton Subagyo, dalam pesan singkatnya, Rabu (15/1/2024).
Anton menyoroti masalah jalan yang rusak. Ia mencontohkan lubang kecil yang awalnya dibiarkan berkembang hingga menjadi besar, bahkan seperti kubangan. “Kondisi ini hampir terjadi di semua ruas jalan, menjadi gambaran buruknya infrastruktur di Pringsewu,” katanya.
Selain itu, saluran air dan drainase semakin menyempit dan tersumbat, menyebabkan air mengalir ke jalanan, memperburuk kondisi infrastruktur.
Anton berharap pemerintah daerah yang baru dapat segera menyelesaikan permasalahan infrastruktur, seperti penyelesaian jalan jalur dua dari Tugu Gajah hingga pusat perkantoran bupati, serta pelebaran jalan dari Jembatan Bulukarto hingga Pendopo Pringsewu.
Sebagai kader Partai Golkar, Anton menyarankan pemerintahan baru untuk berinovasi dan mencari terobosan dalam menghadapi anggaran yang terbatas. “Pemerintah harus sering berkoordinasi dengan kementerian terkait dan, jika perlu, meminjam dana untuk pembangunan jalan,” ujar Anton.
Meski Kabupaten Pringsewu memiliki anggaran lebih dari satu triliun, belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase hanya mencapai sekitar Rp70 miliar per tahun, dengan proyeksi Rp78 miliar pada tahun 2025. Anton menyebutkan bahwa dengan anggaran tersebut, sulit untuk menyelesaikan masalah infrastruktur.
Selain itu, ia mengusulkan agar pembangunan ibukota kabupaten yang memiliki dua fokus—kawasan kota Pringsewu dan kompleks perkantoran bupati—dilakukan dengan telaah yang matang agar konsentrasi pembangunan lebih terarah. “Harus jelas titik konsentrasinya,” tegas Anton.
Untuk pelebaran jalan dari Pekon Sidoharjo hingga pusat kota, Anton menyarankan agar dilakukan dengan sistem gotong royong. “Jika pelebaran jalan terus meminta ganti rugi, bagaimana dengan garis sepadan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional di Pringsewu?” ujarnya.
Anton juga menambahkan bahwa pelebaran jalan dengan pembebasan lahan, terutama dari Sidoharjo hingga Pasar Pringsewu yang berada di jalan nasional, dapat menghabiskan seluruh anggaran APBD dalam setahun, mengingat mahalnya harga tanah di daerah tersebut.
Anton berharap kepala daerah mendatang dapat memprioritaskan pembangunan kawasan yang menjadi penyebab banjir. Kunci dari semua ini, menurutnya, adalah konsentrasi dan perencanaan yang matang, agar pembangunan berjalan dengan aman dan efektif.***
