PANTAU LAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada hari ini, 6 Januari 2025, dengan pelaksanaan serentak di 26 provinsi di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung. Program ini menjadi langkah besar pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional, yang menyasar balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, mengungkapkan kebanggaannya karena program ini dimulai lebih cepat dari yang diperkirakan, bahkan sebelum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. “Program ini menjadi tonggak sejarah, karena untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional,” kata Hasan.
190 Dapur MBG Beroperasi di 26 Provinsi
Menurut Hasan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 190 Dapur MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN, yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan distribusi makanan. “Kami memastikan bahwa setiap porsi makanan memenuhi standar gizi yang ketat dan kebersihan di setiap dapur juga diperhatikan,” jelasnya.
Salah satu perhatian utama dalam program ini adalah pengelolaan limbah. Dapur MBG menggunakan nampan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang untuk mendukung keberlanjutan program.
Meningkatkan Kualitas Gizi untuk Anak Indonesia
Program ini bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka menuju Indonesia Emas 2045. “Selain membantu penerima manfaat, program ini juga akan menggerakkan perekonomian lokal, termasuk petani, peternak, dan UMKM setempat,” tambah Hasan.
Selama Januari hingga Maret 2025, program MBG menargetkan tiga juta penerima manfaat, dengan jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025. Program ini juga diperkirakan akan melibatkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029.
Program MBG Didukung Anggaran Rp71 Triliun dari APBN 2025
Program ini didanai oleh anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 dan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Hasan menjelaskan bahwa ini adalah langkah pertama dari serangkaian kebijakan yang akan mendukung pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, termasuk UMKM, koperasi, dan BUMDes yang terlibat dalam rantai pasoknya,” tutup Hasan.***
