PANTAU LAMPUNG– Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih fokus pada penghematan anggaran dan belum mempertimbangkan untuk membahas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang menyebutkan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk efisiensi anggaran dalam berbagai aspek operasional kementerian.
“Sekarang kita lebih fokus pada penghematan. Kami menghemat rapat, perjalanan dinas, hingga belanja alat tulis kantor,” ujar Bima Arya.
Bima juga mengungkapkan, Kemendagri telah menerima 337 berkas usulan pemekaran DOB, termasuk dari wilayah Lampung. Namun, ia menegaskan bahwa jika moratorium pemekaran dicabut, tidak semua usulan tersebut akan disetujui karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. “Tentu ini akan dilakukan secara bertahap, karena pembiayaan untuk DOB itu sangat besar,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan sembilan calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), dengan data dan alasan yang cukup mendalam. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang.
Bima Arya menyebutkan, meskipun data yang diajukan Pemprov Jawa Barat cukup lengkap dan kuat, keputusan terkait pemekaran ini masih harus dibahas lebih lanjut, terutama dengan Kementerian Keuangan mengenai anggaran yang tersedia. “Semua ini harus melalui pembahasan anggaran terlebih dahulu,” pungkasnya.****
