PANTAU LAMPUNG– Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Anwar Iskandar, mengkritik keras pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU yang dinilainya cacat prosedural dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dalam keterangannya, Anwar menegaskan klaim bahwa MLB NU mendapat restu dari tokoh-tokoh sepuh NU sebagai kebohongan. “Jika diberitakan bahwa MLB akan digelar di Surabaya dan ditutup di Jombang, dengan partisipasi seluruh pengurus wilayah (PW) dan cabang, serta dihadiri oleh tokoh sepuh NU, itu semua tidak benar,” ujar Anwar.
Cacat Prosedural
Anwar menjelaskan, MLB tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART NU. Ada dua cacat mendasar dalam pelaksanaannya:
- Tidak Melibatkan PBNU: Penyelenggaraan MLB harus mendapatkan persetujuan dari PBNU, yang tidak dilakukan.
- Kurangnya Dukungan Organisasi: MLB mensyaratkan dukungan dari lebih dari 50 persen Pengurus Cabang NU (PCNU) atau Pengurus Wilayah NU (PWNU). Namun, kenyataannya, seluruh cabang dan PWNU se-Indonesia justru menolak pelaksanaan MLB ini.
“Faktanya, 100 persen dari cabang dan PW seluruh Indonesia menolak Muktamar Luar Biasa ini,” tegas Anwar.
Reaksi PBNU
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, atau Gus Fahrur, menyebut MLB NU ini sebagai lelucon. Menurutnya, hingga kini tidak ada satu pun cabang NU yang mendukung wacana tersebut.
“Ini organisasi besar dan mapan. Masa acaranya digelar melalui Zoom atau daring? Aneh,” sindir Gus Fahrur.
Ia menduga manuver MLB ini bertujuan untuk membangun opini negatif dan melemahkan citra kepemimpinan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
Wacana dan Klaim Dukungan
MLB NU direncanakan berlangsung pada Januari 2025 di lokasi yang belum ditentukan, dengan Surabaya, Bangkalan, atau Cirebon disebut sebagai opsi. Sebelumnya, forum Pra-MLB telah digelar di Surabaya hingga Jombang pada 17-21 Desember 2024, yang menghasilkan desakan agar Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengundurkan diri.
Pihak penyelenggara, yang menamakan diri sebagai Presidium Penyelamat Organisasi (PO), mengklaim telah mendapat dukungan dari 30 kiai sepuh dan 32 PWNU di seluruh Indonesia. Namun, klaim ini dibantah oleh PBNU dan pengurus wilayah lainnya.***