PANTAU LAMPUNG – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dan memantau jalannya persidangan sengketa Pilkada 2024. Langkah ini diambil guna mencegah adanya praktik makelar kasus (markus) yang mencoba mempengaruhi keputusan hakim, terutama terkait sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
“Jika dibiarkan, isu ini bisa berkembang menjadi anggapan yang diterima masyarakat sebagai kebenaran, padahal belum tentu demikian. Kami meminta bantuan media untuk memberikan data yang akurat sehingga kami bisa mengambil langkah tegas yang sesuai,” ujar Suhartoyo.
Suhartoyo menambahkan bahwa jika ada pihak yang berusaha mempengaruhi putusan hakim, masyarakat diminta untuk segera melaporkan hal tersebut kepada MK. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan wartawan dan publik dalam mengawasi proses persidangan agar tercipta transparansi.
Mahkamah Konstitusi saat ini tengah memproses lebih dari 240 permohonan sengketa hasil Pilkada 2024. Hingga Rabu (11/12), MK sudah menerima dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat batas pendaftaran sengketa bisa berbeda-beda di setiap daerah, dengan ketentuan pendaftaran paling lambat tiga hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan oleh KPU setempat.
Suhartoyo juga mengungkapkan bahwa jadwal sidang perdana untuk sengketa Pilkada 2024 masih dalam pembahasan, dengan perkiraan sidang pendahuluan akan dilaksanakan pada awal Januari 2025. Sidang pemeriksaan perkara nantinya akan dilakukan dengan metode panel, di mana setiap panel akan diisi oleh tiga hakim konstitusi. Sidang pleno hanya akan digelar dalam keadaan eksepsional jika diperlukan.***
