PANTAU LAMPUNG– Pemerintah Indonesia rencananya akan menggelar lelang untuk pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun depan. Namun, hingga kini, anggaran untuk proyek besar tersebut masih terblokir.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa lelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN direncanakan pada kuartal pertama tahun 2025. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas sarana dan prasana untuk kedua gedung tersebut.
“Lelangnya akan dilakukan tahun depan. Semua (gedung dan fasilitas DPR) akan dilelang pada kuartal pertama,” ujar Dody.
Dia juga menegaskan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN merupakan prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Dody mengingatkan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan gedung eksekutif yang belum rampung.
“Prioritas kami saat ini adalah menyelesaikan gedung eksekutif. Itu yang belum selesai,” tambahnya.
Sementara itu, Dody menjelaskan bahwa seluruh proyek yang direncanakan untuk tahun depan masih dalam tahap pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Anggaran masih dalam proses review oleh BPKP,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam melanjutkan pembangunan IKN adalah soal anggaran. Pemerintah tengah berupaya menarik investor lokal maupun asing untuk mendanai megaproyek tersebut.
“Anggaran kita terbatas, harus dibagi untuk sektor lain,” ujar AHY. Dia berharap, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan aktif dalam pembangunan IKN, baik sebagai mitra strategis pemerintah maupun sebagai penghubung sektor swasta, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam proyek infrastruktur ini.
AHY juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN, terutama untuk penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). “Banyak yang bertanya, apakah IKN akan dilanjutkan? Presiden Prabowo sudah menyatakan dengan jelas bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan,” tegas AHY.
Penyelesaian KIPP di IKN meliputi pembangunan kantor kementerian, DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. “IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah fokus utama kami saat ini,” tambahnya.
Selain itu, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Otorita IKN (OIKN) untuk menyelesaikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan.
Anggota Komisi V DPR, Sujatmiko, menghargai keputusan pemerintah untuk terus melakukan review terhadap pembangunan gedung DPR/MPR. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru adalah upaya membangun peradaban baru. “Kami (DPR) masih menunggu selesainya sarana dan prasarana untuk memindahkan kantor kami,” ujar Sujatmiko dalam wawancaranya dengan Rakyat Merdeka pada Jumat (6/12/2024).
Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, DPR menjadi lembaga negara yang akan pindah ke IKN dalam tahap pertama. Namun, pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap I berlangsung antara tahun 2022-2024, tahap II pada 2025-2029, tahap III pada 2030-2034, tahap IV pada 2035-2039, dan tahap V pada 2040-2045.***
