PANTAU LAMPUNG- Pembatalan pasangan calon (paslon) Wahdi-Qomaru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro mengguncang dunia politik lokal. Namun, yang lebih mengejutkan adalah gelombang spekulasi dan polemik yang muncul setelah keputusan itu, yang seharusnya menjadi titik akhir justru menciptakan ketidakpastian. Pengumuman yang diposting di akun Instagram resmi KPU Kota Metro, yang seharusnya menjadi langkah tegas, tiba-tiba dihapus, memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Banyak yang mempertanyakan: Apakah keputusan pembatalan ini akan dibatalkan lagi? Atau justru KPU sengaja memainkan peran untuk menghindari tekanan?
Sekretaris Jenderal Laskar Lampung, Panji Padang Ratu, tidak tinggal diam. Ia mengkritik keras langkah KPU dan Bawaslu yang dianggapnya plin-plan dalam mengambil sikap. “KPU harusnya tegas, jangan hanya berani mengumumkan pembatalan tapi kemudian ragu-ragu saat tekanan datang. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan mau dibujuk, diintervensi, apalagi diintimidasi!”** serunya dengan penuh semangat. **”Kami menuntut agar KPU Kota Metro dan Bawaslu mengambil langkah tegas dan jelas, tanpa ada celah untuk manipulasi atau campur tangan dari pihak manapun,”** lanjut Panji dengan suara lantang yang menggema, menandakan ketidakpuasan terhadap pengambilan keputusan yang terkesan tidak konsisten.
Pengumuman pembatalan paslon Wahdi-Qomaru yang sempat terbit di media sosial KPU tersebut menyebutkan bahwa Drs. Qomaru Zaman, calon Wakil Walikota, dinyatakan terbukti secara sah bersalah atas pelanggaran pidana Pemilu, yang berujung pada pembatalan pasangan calon nomor urut 2. Qomaru dikenakan denda Rp6 juta, atau ancaman hukuman kurungan satu bulan jika denda tersebut tidak dibayar. Pembatalan ini mengakibatkan hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro 2024.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap KPU yang seakan-akan tidak punya pendirian jelas. Ketika keputusan dihapus dari Instagram dan belum ada klarifikasi resmi, banyak yang mulai bertanya-tanya: Apakah ada tekanan politik di balik layar? Apakah ini hanya permainan politik untuk menyelamatkan satu pihak? “KPU Kota Metro harus berani bersikap, bukan hanya tunduk pada suara yang lebih keras,” tambah Panji dengan penuh penekanan. “Ini soal integritas, soal kepercayaan publik pada proses demokrasi. Jangan sampai keputusan yang telah diumumkan justru mencoreng reputasi lembaga yang seharusnya menjadi pilar demokrasi ini,”** tegasnya, mengingatkan betapa pentingnya tindakan yang tak bisa ditarik kembali.
KPU Kota Metro, yang hingga berita ini diturunkan belum memberikan penjelasan lebih lanjut, harus segera memberikan jawaban yang memadai dan menjelaskan apa yang terjadi. Ketegasan dalam keputusan ini sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan yang selama ini dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dari demokrasi. Jangan sampai KPU Kota Metro terjebak dalam permainan politik yang justru menciptakan kebingungnan dan keraguan di kalangan masyarakat.
Apakah ini tanda dari ketegasan KPU atau justru pertunjukan dramatis dari ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi tekanan politik yang luar biasa? Hanya waktu yang akan membuktikan.***
