PANTAU LAMPUNG – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) versi Munas Bogor, di bawah kepemimpinan Laksamana TNI (Purn) Soemardjono, menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi non-politik yang murni berlandaskan kepentingan nelayan dan pelaku sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kuseari Suwadi, menyatakan hal ini pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Munas HNSI ke-VIII yang berlangsung di Hotel Lorin Sentul, Bogor, pada 30 Oktober hingga 1 November 2023, menghasilkan beberapa keputusan strategis, termasuk pemilihan ketua umum untuk periode 2023-2028, penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta penyusunan program strategis.
“Khususnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, di bawah kepemimpinan Marpen Efendi, HNSI versi Munas Bogor berkomitmen untuk memberdayakan dan memajukan kesejahteraan nelayan serta seluruh pelaku sektor kelautan dan perikanan,” ujar Kuseari.
Dia mengungkapkan bahwa di Provinsi Lampung, HNSI versi Munas Bogor telah membentuk 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai kabupaten dan kota. Sementara itu, HNSI versi Munas Bali hanya berhasil membentuk dua DPC dan satu kota, yakni di Pesawaran, Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung.
“Kami memiliki landasan yang jelas dan dapat dibuktikan. Masyarakat dapat menilai mana yang benar-benar berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pelaku usaha kelautan,” jelasnya.
Kuseari menambahkan bahwa meskipun terjadi dualisme kepemimpinan, pihaknya menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dia menegaskan bahwa legalitas HNSI versi Munas Bogor lebih awal terdaftar dan telah melaksanakan Munas dibandingkan dengan versi lainnya.
“HNSI versi Munas Bogor merupakan wadah yang murni diisi oleh nelayan dan pelaku sektor kelautan serta perikanan se-Indonesia. Meskipun muncul HNSI Munas Bali, kami tetap fokus pada misi kami,” jelas Kuseari.
Ia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesawaran. “Kami menghimbau untuk mengakomodir kepengurusan yang lama agar dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di daerah ini,” pungkasnya.***
