PANTAU LAMPUNG – Meskipun kadernya terkena dampak reshuffle kabinet, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatannya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, “PDIP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan ini sampai selesai, kecuali jika Presiden memutuskan untuk memberhentikan kami atau mengganti dengan yang baru.” Pernyataan ini disampaikan Djarot dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP.
Salah satu kader PDIP yang terkena reshuffle adalah Yasonna Laoly, yang dicopot dari posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna digantikan oleh Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra. Meski demikian, PDIP masih memiliki tiga kader di kabinet Jokowi: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Djarot mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan diskusi dengan Yasonna sebelum keputusan reshuffle diambil. Namun, ia meragukan bahwa perombakan kabinet kali ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. “Perombakan ini lebih berfungsi untuk konsolidasi kekuasaan Jokowi guna mengontrol pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Djarot.
Dia juga menyoroti pembentukan badan baru, Badan Kantor Komunikasi Presiden, yang menurutnya dapat menimbulkan konflik koordinasi dengan keberadaan kantor staf kepresidenan dan deputi yang juga mengurusi komunikasi presiden. “Ada potensi konflik terkait siapa yang akan menjadi juru bicara presiden,” katanya.
Djarot juga mencermati penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dianggapnya memiliki nuansa politis. “Bahlil yang juga digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan pertanyaan tentang konflik kepentingan. Ini lebih banyak berkaitan dengan politik daripada efektivitas pemerintahan,” jelas Djarot.
Hari ini, Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan 2019-2024, serta beberapa kepala lembaga baru, termasuk Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk.
