PANTAU LAMPUNG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya peran serta seluruh stakeholder dalam memastikan integritas Pemilihan Serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar di Aula Utama Pemkab Pringsewu.
Iskardo P. Panggar menyebutkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai pihak guna memastikan Pemilu berjalan lancar dan bebas dari pelanggaran. “Kami berharap melalui Rakor ini, seluruh stakeholder dapat bekerja sama secara maksimal, tidak hanya untuk memastikan kelancaran Pemilu, tetapi juga untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi kita,” ujar Iskardo.
Dalam kesempatan tersebut, Iskardo menegaskan komitmen Bawaslu untuk mematuhi aturan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan Pilkada. Ia menggarisbawahi pentingnya peran Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan pekon.
“Rumah Restorative Justice harus dioptimalkan di setiap pekon sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses hukum yang bersifat keadilan restoratif,” tambahnya. Iskardo juga mengungkapkan harapannya agar kerjasama ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Pringsewu.
Kajari Pringsewu, Raden Wisnu Bagus Wicaksono, menyambut baik peluncuran Jaksa Garda Desa, yang merupakan implementasi dari Instruksi Jaksa Agung RI No.5 Tahun 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. “Kami akan terus bersinergi dengan Inspektorat untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, kami siap menindaklanjutinya,” tegas Raden Wisnu.
Selain itu, Bawaslu Lampung telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait pengawasan tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga persiapan pengawasan pencalonan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai aturan dan meminimalisir potensi pelanggaran.
Iskardo juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan tantangan-tantangan Pilkada 2024 seperti politik uang, masalah data pemilih, peran serta pengawas partisipatif, penyebaran hoax, akses distribusi logistik, netralitas ASN, dan politik identitas. “Kami berharap melalui diskusi ini, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Iskardo.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, juga memberikan sambutan dan menekankan pentingnya Rakor yang berkelanjutan untuk memastikan koordinasi antara seluruh stakeholder. Ia menyoroti kemajuan Lampung sebagai tujuan wisata dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusifitas selama pemilihan. Samsudin juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pusat, serta meminta TNI/Polri dan BIN Daerah untuk menjaga keamanan dan memantau kondisi sosial.
Dalam acara ini, turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, serta Forkopimda Provinsi Lampung dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.***
