PANTAU LAMPUNG – Pj Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman M.M, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-64.
FGD ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan berlangsung di Lamban Pancasila, Kecamatan Balik Bukit, pada Senin, 15 Juli 2024.
Mengangkat tema “Memahami dan Mengantisipasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat,” acara ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Oce Madril, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum UGM; dan Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Pj Bupati Lampung Barat, Nukman, menekankan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan pemerintahan, sangat penting untuk memahami dan mengantisipasi potensi gugatan hukum.
“FGD ini sangat bermanfaat sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan pencerahan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” ujar Nukman. “Kadang, tindakan melawan hukum bukanlah hasil dari kesengajaan, melainkan akibat ketidaktahuan,” tambahnya.
Nukman juga mengingatkan semua peserta, termasuk kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, dan peserta lainnya, untuk mengikuti diskusi ini dengan serius. “Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari pakar-pakar hukum yang hadir sebagai narasumber,” jelasnya.
“Diharapkan, hasil dari diskusi ini adalah terciptanya tertib administrasi dan budaya hukum yang sadar, patuh, serta taat terhadap hukum, demi tegaknya supremasi hukum,” lanjut Nukman.
Di akhir sambutannya, Pj Bupati Lampung Barat mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. “Semoga ke depan kita bisa lebih baik dan terjalin sinergi yang menciptakan iklim kesejukan,” tutupnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, M. Zainur Rochman, S.H., M.H., berharap agar kegiatan ini dapat mempererat kerja sama antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah setempat.
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Zainur Rochman menekankan pentingnya netralitas PNS. “Saya berharap FGD bidang perdata dan tata usaha negara ini dapat menjadi acuan untuk memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.***
