PANTAU LAMPUNG- Hujan rintik-rintik mempercantik halaman asri, dan suguhan kopi panas hampir terjatuh saat membaca kisah kontroversial Tyas Apriza, Direktur Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi Berkemajuan (Permadema) Lampung. Anggapan kontroversial ini disampaikan pada Rabu, 10 Januari 2024, terkait tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK).
Menurut Tyas, Bawaslu telah melampaui kewenangan dengan mencopot APK. Namun, hal ini disanggah dengan fakta bahwa Bawaslu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan telah memberikan klarifikasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Tyas mengkritik tanpa memahami proses dan rasa kemanusian yang dilakukan oleh Bawaslu, khususnya Panwaslucam dan Pengawas Kelurahan. Mereka telah mengirim surat kepada partai politik untuk mematuhi aturan, termasuk Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018.
[irp]
Mengapa Tyas tidak memberikan kritik kepada parpol yang memasang APK secara melanggar aturan? Kenapa tidak menanyakan kepada parpol tentang pemasangan banner di tempat yang dilarang? Ini adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan dan dijawab oleh Tyas Apriza.
Penting untuk dipahami bahwa Bawaslu tidak bergerak sendiri dalam upaya menertibkan APK. Mereka berkoordinasi dengan Sat Pol PP, menunjukkan pendekatan moralitas dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Peserta pemilu di Kota Bandar Lampung yang memasang APK di tempat terlarang jelas melanggar peraturan, termasuk Pasal 16 huruf e dan k Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018.
Tyas Apriza, sebagai Direktur Permadema yang mengusung Kemajuan Demokrasi, seharusnya mampu melihat proses dan aspek kemanusiaan dalam tindakan Bawaslu. Kritik yang dibawakan seharusnya disertai pemahaman mendalam terhadap aturan dan konteks yang ada.
Sebagai penutup, Bawaslu berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan. Peserta pemilu diimbau untuk menyampaikan kampanye dengan tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota, sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
Semoga Tyas Apriza dapat merenung atas klarifikasi ini dan lebih memahami langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.***
