PANTAU LAMPUNG– Tawuran pelajar kini terbilang sebagai kenakalan remaja, sebab tidak sekali dua kali korban meninggal diberitakan. Tawuran pelajar sudah merujuk kategori kriminalitas karena pelakunya tak segan— bukan hanya membawa tapi menenteng senjata tajam dan bukan hanya meneror lawan— tapi warga sekitar mau pun pengguna jalan.
Bandar Lampung heboh pada Senin, 30 Oktober 2023. Seorang pelajar SMK BLK Bandar Lampung tewas karena tawuran di jalan By Pass Soekarno Hatta dekat SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB.
Kepala SMK Penerbangan Radin Intan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Lampung yakni Suprihatin, merasa terpukul atas kejadian itu. Dia menginginkan perbaikan arah kebijakan dalam pendidikan.
Kriminalitas pelajar yang sampai menewaskan sejawat mereka sendiri ini tak terlepas akibat kebijakan kurikulum merdeka yang dicetuskan pemerintah pusat tanpa pemerataan sosialisasi ataupun sosialisasi pemerataan.
Suprihatin merasa Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi dan pemerataan untuk sarana dan prasarana mau pun teknis kurikulum merdeka, sehingga pemahaman tentang kurikulum itu sendiri tidak merata.
Sebagai pendiri dari SMK Swasta, ia sama sekali tidak merasakan, mendengar apalagi melihat sosialisasi perihal kurikulum merdeka dari pemerintah, dalam hal ini berarti dinas pendidikan setempat.
“Pemerintah pusat hanya menyerahkan kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan masing-masing, jadi seolah-olah mereka lepas tangan. Mereka tidak melakukan sosialisasi pemeretaan terhadap sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Ia berkeyakinan, sosialisasi pemerataan hingga sarana dan prasarana serta teknis penunjang kurikulum merdeka telah dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri. Untuk swasta, sekitar 60-70% belum mendapat undangan sosialisasi kurikulum merdeka.
“Pemerintah separuh hati untuk sosialisasi kurikulum merdeka,” tuturnya.
Enggak semua sekolah swasta sanggup membayar fasilitas internet sebagai penunjang kurikulum merdeka. Sampai berita ini publish, Suprihatin mengaku belum ada bantuan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ada bantuan laptop, tapi pemberiannya belum merata. Imbasnya, para guru di sekolah swasta masih belum siap menerapkan kegiatan belajar dan mengajar dalam kurikulum merdeka.
“Apakah masing-masig sekolah memiliki internet, itu kan perlu dikaji. Tolak ukurnya kalau di Jakarta, Jogja dan Semarang okelah, kalau di daerah terpencil apa itu bisa dijangkau? Alhamdulilah sampai detik ini belum ada, bantuan untuk laptop pun belum merata. Kurikulum merdeka ini belum siap dan terlalu dipaksakan. Jadi mengeluarkan kebijakan tanpa diikuti pemerataan,” ungkapnya.
Atin, begitu ia akrab dipanggil— mengaku telah melakukan hearing dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung untuk membahas persoalan sosialisasi pemerataan kurikulum merdeka. Namun baginya, para dewan belum menindaklanjuti aduannya karena belum memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah swasta dengan dinas pendidikan setempat.
“Kita sudah hearing dengan Komisi 5 DPRD Provinsi tapi jawabannya masih akan kita tampung, belum ada tindak lanjut. Pihak dewan juga belum memfasilitasi pertemuan pihak swasta dan dins pendidikan,” katanya.
Sekarang, sudah ada pelajar di Lampung yang tewas karena tawuran. Tawuran yang menewaskan pelajar ini terjadi dalam penerapan kurikulum merdeka. Apakah pemerintah eksekutif dan legislatif tak ingin mengkaji ulang kurikulum merdeka?
Sebab Atin juga mengungkap, tawuran pelajar yang telah menjurus kategori kriminalitas ini sangat terpengaruh akhlak dan moral. Dalam kurikulum merdeka, mata ajar tentang akhlak dan moral telah berkurang. Yang sebelumnya tiga jam sekarang menjadi dua jam karena pelajaran moral dan akhlak hanya masuk dalam pendidikan agama islam.
“Seperti yang kita ketahui pelajar ini menyangkut moral dan ahlak, tapi materi kuriklum merdeka untuk akhlak dan moral ini berkurang. Seperti jam-jam mata ajarnya yang tadinya 3 jam, jadi 2 jam. Moral dan ahlak ini masuk pendidikan agama islam dan PMP. Sementara PMP sekarang moralnya engg ada karena diganti PKN. Kurikulum ini perlu ditela’ah bener-bener. Moral itu perlu diperkokoh, kenapa harus dihapuskan?” Begitu kata Suprihatin.
(Alfa)
Dandani Arah Kebijakan Pendidikan, Stop Kriminalitas Penghilang Nyawa Pelajar
Tawuran pelajar kini terbilang sebagai kenakalan remaja, sebab tidak sekali dua kali korban meninggal diberitakan. Tawuran pelajar sudah merujuk kategori kriminalitas karena pelakunya tak segan— bukan hanya membawa tapi menenteng senjata tajam dan bukan hanya meneror lawan— tapi warga sekitar mau pun pengguna jalan.
Bandar Lampung heboh pada Senin, 30 Oktober 2023. Seorang pelajar SMK BLK Bandar Lampung tewas karena tawuran di jalan By Pass Soekarno Hatta dekat SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB.
Kepala SMK Penerbangan Radin Intan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Lampung yakni Suprihatin, merasa terpukul atas kejadian itu. Dia menginginkan perbaikan arah kebijakan dalam pendidikan.
Kriminalitas pelajar yang sampai menewaskan sejawat mereka sendiri ini tak terlepas akibat kebijakan kurikulum merdeka yang dicetuskan pemerintah pusat tanpa pemerataan sosialisasi ataupun sosialisasi pemerataan.
Suprihatin merasa Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi dan pemerataan untuk sarana dan prasarana mau pun teknis kurikulum merdeka, sehingga pemahaman tentang kurikulum itu sendiri tidak merata.
Sebagai pendiri dari SMK Swasta, ia sama sekali tidak merasakan, mendengar apalagi melihat sosialisasi perihal kurikulum merdeka dari pemerintah, dalam hal ini berarti dinas pendidikan setempat.
“Pemerintah pusat hanya menyerahkan kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan masing-masing, jadi seolah-olah mereka lepas tangan. Mereka tidak melakukan sosialisasi pemeretaan terhadap sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Ia berkeyakinan, sosialisasi pemerataan hingga sarana dan prasarana serta teknis penunjang kurikulum merdeka telah dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri. Untuk swasta, sekitar 60-70% belum mendapat undangan sosialisasi kurikulum merdeka.
“Pemerintah separuh hati untuk sosialisasi kurikulum merdeka,” tuturnya.
Enggak semua sekolah swasta sanggup membayar fasilitas internet sebagai penunjang kurikulum merdeka. Sampai berita ini publish, Suprihatin mengaku belum ada bantuan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ada bantuan laptop, tapi pemberiannya belum merata. Imbasnya, para guru di sekolah swasta masih belum siap menerapkan kegiatan belajar dan mengajar dalam kurikulum merdeka.
“Apakah masing-masig sekolah memiliki internet, itu kan perlu dikaji. Tolak ukurnya kalau di Jakarta, Jogja dan Semarang okelah, kalau di daerah terpencil apa itu bisa dijangkau? Alhamdulilah sampai detik ini belum ada, bantuan untuk laptop pun belum merata. Kurikulum merdeka ini belum siap dan terlalu dipaksakan. Jadi mengeluarkan kebijakan tanpa diikuti pemerataan,” ungkapnya.
Atin, begitu ia akrab dipanggil— mengaku telah melakukan hearing dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung untuk membahas persoalan sosialisasi pemerataan kurikulum merdeka. Namun baginya, para dewan belum menindaklanjuti aduannya karena belum memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah swasta dengan dinas pendidikan setempat.
“Kita sudah hearing dengan Komisi 5 DPRD Provinsi tapi jawabannya masih akan kita tampung, belum ada tindak lanjut. Pihak dewan juga belum memfasilitasi pertemuan pihak swasta dan dins pendidikan,” katanya.
Sekarang, sudah ada pelajar di Lampung yang tewas karena tawuran. Tawuran yang menewaskan pelajar ini terjadi dalam penerapan kurikulum merdeka. Apakah pemerintah eksekutif dan legislatif tak ingin mengkaji ulang kurikulum merdeka?
Sebab Atin juga mengungkap, tawuran pelajar yang telah menjurus kategori kriminalitas ini sangat terpengaruh akhlak dan moral. Dalam kurikulum merdeka, mata ajar tentang akhlak dan moral telah berkurang. Yang sebelumnya tiga jam sekarang menjadi dua jam karena pelajaran moral dan akhlak hanya masuk dalam pendidikan agama islam.
“Seperti yang kita ketahui pelajar ini menyangkut moral dan ahlak, tapi materi kuriklum merdeka untuk akhlak dan moral ini berkurang. Seperti jam-jam mata ajarnya yang tadinya 3 jam, jadi 2 jam. Moral dan akhlak ini masuk pendidikan agama islam dan PMP. Sementara PMP sekarang moralnya engg ada karena diganti PKN. Kurikulum ini perlu ditela’ah bener-bener. Moral itu perlu diperkokoh, kenapa harus dihapuskan?” Begitu kata Suprihatin.
(Red)
