PRINGSEWU, PL– Tak terasa kepemimpinan Pj bupati Pringsewu Adi Erlansyah telah 11 bulan memimpin. Artinya sesuai dengan masa jabatan Pj, hanya tinggal satu bulan berakhir.
Selama perjalanan kepemimpinan Pj Adi Erlansyah sejak dilantik gubernur 22 Mei 2022 lalu terdapat sejumlah kemajuan meskipun sedikit.
Sagang Nainggolan ketua komisi III DPRD Pringsewu misalnya menyebut bahwa ada sejumlah kinerja yang sudah di lakukan: Penataan Kota yaitu di sekitar lokasi pendopo dan di tugu gajah.
Berkaitan dengan pembangunan Infrastruktur lainnya masih terlihat biasa saja, karena memang siapa pun yang menjadi Pj -nya tidak akan bisa melakukan gebrakan karena minimnya kemampuan Keuangan.
Bahkan kata Sagang, tahun 2023 ada pengurangan dana dari pusat dan pembiayaan yang dibebankan kepada APBD kabupaten Pringsewu: pengurangan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp50 milyar, hibah ke KPU sebesar Rp40 milyar dan menggaji P3K sebesar Rp34 milyar.
“Keadaan keuangan seperti ini tidak bisa berbuat banyak,” kata Sagang Nainggolan yang juga anggota fraksi partai Golkar.
Sagang berharap dengan kondisi seperti itu Pj harus lebih kreatif menggali sumber pendapatan daerah.
Sementara dari fraksi partai Demokrat yang di wakili Joni Sopuan, berpendapat selama 11 bulan memimpin di nilai cukup baik.
Menurutnya roda pemerintahan berjalan kondusif, sinergisitas antara executif – legislatif juga terjaga dengan baik . Bahwa ada dinamika biasa dalam alam demokrasi. Namun kata Joni Sopuan antara kedua pihak saling menghormati sesuai tupoksi masing-masing .
Ia menjelaskan dari catatan fraksi Demokrat , masih diperlukan kajian yang konferhensif terkait struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk disesuaikan dengan kebutuhan real dan kemampuan keuangan daerah, utamanya disesuaikan jumlah penduduk dan luas wilayah. Dibutuhkan “Struktur yang ramping tapi kaya Fungsi,” pesannya.
Joni menjelaskan pada sektor pembangunan, utamanya infrastruktur serta pemenuhan pelayanan wajib dasar masih perlu kerja lebih keras lagi . Pada tahun 2023 ini Pj bupati telah berupaya mendapatkan sejumlah komitmen tugas pembantuan dari provinsi, namun faktor kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD) diperlukan terobosan lebih inovatif lagi utamanya dari pajak minerba serta memaksimalkan sejumlah aset daerah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Widodo
