PRINGSEWU, PL– Banyak hasil yang didapat dari studi banding anggota DPRD Pringsewu ke daerah lain, tetapi sulit diterapkan di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP Aris Wahyudi kepada sejumlah media di gedung DPRD, Selasa (14/2/2023).
Ia mencontohkan pada studi banding atau kunker ke kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, misalnya, DPRD dapat ilmu baru soal menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), bahkan dasar hukumnya (perda), tetapi saat di sampaikan ke pemkab tidak bisa mengeksekusi.
Dia menjelaskan untuk menaikan pendapatan dari parkir misalnya cukup bekerjasama dengan Samsat. Kerjasama yang di maksud adalah saat pemilik motor atau mobil membayar pajak, sisipkan uang retribusi selama satu tahun, tetapi saat pemilik motor parkir tidak di wilayah Pringsewu tidak perlu lagi membayar. Di Jawa Tengah, pemilik kendaraan yang di jamin biaya parkir selama satu tahun adalah yang bernomor polisi daerah tersebut. “Jadi bagi kendaraan nopol Pringsewu tidak lagi bayar parkir karena sudah di satukan dengan pembayaran pajak, dan yang bayar biaya parkir kendaraan plat luar Pringsewu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kalau saja ada 4000 unit sepeda motor dengan uang parkir di titipkan ke Samsat sebesar Rp100 ribu, berarti pajak parkir khusus roda dua bisa mencapai Ro4 milyar, belum lagi roda empat (mobil).
Aris menjelaskan kedepan butuh pemimpin yang berani dan tegas, agar berani juga melakukan ekskusi kebijakan, tidak sungkan-sungkan atau ewoh pekewoh.
Belum lagi pengolahan sampah yang di ubah menjadi tenaga listrik, itu di temukan di Cilegon saat kunker atau studi banding di sana. Tentu mengolah sampah jadi listrik lebih sulit, tetapi harus di pikirkan pada masa mendatang.
Ibukota Pringsewu kata Aris Wahyudi harus betul-betul di benahi, baik dari sisi jalan raya ataupun drainase. Dari sisi jalan raya, sudah seharusnya di usia 13 tahun Pringsewu sudah ada jalur dua sebagai ciri khas ibukota kabupaten.
Kemudian soal drainase, pemimpin harus tegas dan berani membongkar bangunan yang berdiri di atas aliran irigasi. “Sudah hampir penuh drainase irigasi yang notabene milik balai besar, atasnya di cor untuk bangunan, ini menyulitkan pengerukan disaat adanya pendangkalan.
Widodo
