TANGGAMUS, PL– Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani menghadiri rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung dewan setempat, Selasa (29/11/22).
Agenda rapat paripurna itu ialah persetujuan rancangan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2023 dan agenda kedua persetujuan ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Juru bicara vadan anggaran DPRD Tanggamus Tri Wahyuningsih dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan atas materi RAPD dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023, pendapatan diproyeksi sebesar Rp 1.872.014.666.396, sedangkan belanja Rp. 1.852.014.666.396.
Dari komposisi itu terdapat defisit Rp20.000.000.000, namun ditutupi dari pembiayaan netto Rp20.000.000.000 sehingga sisa lebih anggaran (Silpa) tahun berkenaan Rp0.
Badan anggaran DPRD juga menyampaikan sejumlah saran kepada Pemkab Tanggamus diantaranya, meminta Pemkab Tanggamus melalui TAPD agar penyusunan Kebijakan Umum Abggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dituangkan juga pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melalui e-Pokir dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani mengatakan, penyusunan Ranperda APBD ini telah disesuaikan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Tanggamus yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
“Secara umum, APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah, dalam kurun waktu satu tahun. Tentunya hal ini disesuaikan juga dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanggamus yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023, yang merupakan tahun kelima pada masa jabatan kami sebagai Kepala Daerah,” kata bupati.
Secara garis besar Belanja Daerah Tahun 2023 digunakan untuk pembiayaan program prioritas tahun 2023 dalam rangka infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi, pelaksanaan 55 Rencana Aksi De-Sa (ASIK(, pembayaran hutang pihak ketiga.
Disamping itu juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur melalui peraturan perundangan-undangan seperti pengalokasian dana desa, pemenuhan pembayaran gaji PPPK, anggaran persiapan pemilu 2024 untuk KPU, fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktr, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi daerah serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung.
Masih kata bupati bahwa setelah rancangan APBD 2023 disetujui tahapan selanjutnya, yaitu evaluasi oleh gubernur Lampung.
Dia pun berharap proses evaluasi yang nanti dilakukan Pemprov berjalan baik.
“Kita berharap proses evaluasi di
Pemerintah Provinsi Lampung nanti dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
Dalam kegiatan evaluasi oleh Gubernur ini kepada tim anggaran Pemda dan badan anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus diharapkan ikut hadir bersama-sama, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama,” ucap bupati.
(Denny)
