DPRD Rekomendasikan Pemprov Lampung Dongkrak NTP Petani Singkong

BeritaTerkait

PT LEB dan Dua Wajah Perjalanan: Perjuangan Operasional dan Persoalan Hukum

Aset Perumda Masih Dikuasai Eks Dirut, Sekda Lambar Angkat Bicara

BANDAR LAMPUNG, PL–DPRD Provinsi Lampung bersama TAPD Provinsi Lampung menggelar rapat RAPBD TA 2023 yang dihadiri pimpinan serta anggota Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (09/11/2022).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Mingrum Gumay didampingi para wakil ketua bersama ketua -ketua 8 fraksi, sementara dari TAPD diwakili Kepala Inspektorat, Fredi SM.
Ditemui disela-sela rapat, Sekretaris Komisi 2 DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengatakan bahwa 8 fraksi di DPRD sepakat merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar melakukan langkah strategis untuk menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP) singkong.
Lesty menerangkan sejak diberlakukan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dinilai tidak pro terhadap petani, khususnya petani singkong. Karena, dalam Permentan tersebut, petani singkong tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Dampak terbitnya Permentan nomor 10 tahun 2022 itu ditambah adanya potongan harga dari perusahan, hal itu sangat merugikan petani singkong di Lampung. Untuk itu, 8 fraksi di DPRD mendorong Pemprov untuk mencarikan solusi yang dapat menguntungkan petani, namun tidak merugikan perusahan,” kata Lesty.
Menurut Lesty, komoditas singkong atau ubi kayu masih menjadi andalan petani di Lampung untuk meningkatkan perekonomian mereka.
Anjloknya harga komoditas ini pertanian membuat nilai tukar petani Lampung menjadi rendah dimana daya beli petani di Lampung tak seimbang dengan pengeluarannya.
“Wajar, kalau kini banyak petani berutang, agar bisa menanam singkong lagi karena merugi saat panen. Sampai kapan pun NTP petani Lampung tak akan membaik kalau harga komoditas anjlok,” kata Lesty .
Dia berpendapat, meminta petani beralih menanam singkong, bukanlah solusi tepat untuk Lampung yang dibanggakan sebagai provinsi penghasil ubikayu terbesar nasional. “Solusinya adalah bagaimana menciptakan harga stabil,” ujarnya. (*)