TANGGAMUS, PL– Sebelum para pendemo ke kantor pemkab Tanggamus, dilakukan terlebih dahulu apel pengamanan gabungan unjuk rasa dalam rangka menolak kenaikan BBM yang bertempat di lapangan jalan Jenderal Sudirman Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Senin, 12 September 2022.
Hadir dalam apel tersebut Kapolres Tanggamus (Satya Widhy Widharyadi, S.I.K,.M.KP), Kabagops Polres Tanggamus ( AKP Sarwani ), Dandim 0424/Tanggamus Diwakili Danramil 424-03/KTA (Kapten Inf Juliani Abri), asisten II Sukisno Asisten III Bidang Administrasi, Kasat Pol PP ( Suratman ), Personil TNI/POLRI ,Dishub , dan SatPol PP dan para pendemo dari mahasiswa.
Kapolres Tanggamus Satya Widhy Widharyadi, S.I.K,.M.KP dalam arahannya
Untuk pagi ini kita akan melaksanakan pengamanan unjuk rasa dari elemen aliansi Tanggamus adapun yang akan disampaikan mereka adalah kenaikan harga BBM dan pengelolaan BUMD.
Kepada rekan rekan semua terkait isu ini adalah isu yang harus kita cermati isu ini sampai tingkat nasional khususnya kenaikan BBM.
Apa yang mereka sampaikan merupakan suara hati rakyat yang dibawa oleh rekan-rekan kita atau adik-adik kita atau unsur masyarakat maupun elemen lainnya yang melaksanakan aksi demo untuk disampaikan kepada pemerintah daerah maupun anggota dewan kita nanti.
Kita tetap berpedoman pada aturan yang berlaku atau SOP pengamatan yang berlaku dan saya minta kita semua baik dari TNI maupun Polri dan instansi lain nya tolong kita laksanakan pengamanan ini secara Humanis tidak terpancing dengan provokasi dan saya minta Setiap tindakan dan langkah-langkah yang diambil merupakan satu koordinasi di lapangan pada prosedurnya masing-masing,” terangnya
Kita doakan bersama mudah-mudahan pelaksanaan unjuk rasa dan pengamanan ini bisa berjalan dengan baik tertib dan aman,” harapnya
Saya minta kepada personil untuk pengamanan hari ini tidak ada lagi yang membawa senjata api baik yang terbuka ataupun yang tertutup, “pungkasnya.
Usai apel pengamanan rombongan demo yang di pimpin Ketua PMII Tanggamus, Dauri, sampai ke depan kantor pemerintah daerah kabupaten tanggamus lanjut ke kantor DPRD kabupaten tanggamus.
Ketua PMII Tanggamus, Dauri, dalam orasinya mengatakan, dampak domain akibat kenaikan harga BBM sangat luas dan membebani masyarakat, naiknya biaya transportasi, biaya logistik barang, inflasi dengan naiknya harga kebutuhan masyarakat seperti, sembako, pangan, sandang, papan dan lainnya, sementara daya beli masyarakat turun yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
Dirinya berharap Pemkab Tanggamus turun melihat langsung dampak yang dirasakan masyarakat kecil yang menjerit. Meski pemerintah sudah memberikan solusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Angkutan Umum.” Kami berharap Pemkab turun melihat dan mencarikan solusinya,” harapnya.
Berikut tuntutan aksi mahasiswa, menolak tegas kenaikan BBM, mendesak pemkab untuk memberantas mafia BBM, mendorong pemkab membuka ketertiban dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi, mendesak pemkab dan DPRD Tanggamus untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi serta menyampaikan aspirasi mereka.
Serta mendorong pemkab untuk serius dalam mengoperasikan BUMD Tanggamus, mendorong pemkab mengoptimalkan operasional BUMD, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMD, meperhatikan BUMD Tanggamus, dan mendesak pemkab untuk mengawasi praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan dalam pengelolaan BUMD.
Dihadapan mahasiswa, Sekdakab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis mengapresiasi dan mendukung langkah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, namun pemkab tidak bisa mengatakan setuju atau menolak, kenaikan BBM domein Pemerintah Pusat. Saat ini pemkab berupaya memaksimalkan angaran 2% yang diarahkan pusat agar tepat sasaran.
Saat ini imbuh sekda, bantuan tunai dampak kenaikan bbm sudah berjalan, dan berharap mahasiswa untuk mengawal agar tepat sasaran, juga kemungkinan adanya pengondisian.
“Pemkab sedang mengevaluasi semua kebijakan serta bagaimana BUMD bisa melayani, menjadi mesin yang bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, pemkab juga mewajibkan Unit-unit pemerintah untuk mengunakan Wayku guna membantu perusahaan BUMD, ” jelasnya.
