BANDAR LAMPUNG, PL– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih menunggu rekomandasi pembayaran belanja pegawai tahun anggaran 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat rekomendasi tersebut telah turun, maka akan segera dibayarkan.
“Kalau mau bayar belanja pegawai termasuk tukin itu setelah mengajukan izin pembayaran Kemendagri untuk dilakukan evaluasi apakah besaranya rasional, dan kesesuaian komposisi,” kata Kapala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, M Nur Ramdhan, Selasa (28/2).
Menurutnya, rekomendasi yang diajukan yakni belanja pegawai dalam setahun. Biasanya rekomandasi belanja pegawai akan turun pada Bulan Maret 2023.
“Tahun lalu kalau tidak salah bulan 3 baru turun rekomendasinya,” ujarnya.
Perlu diketahui, berdasarkan alokasi belanja pengeluaran mengikat pada tahun anggaran 2023 berupa belanja pegawai sebesar Rp849,025 miliar. Bila dirincikan belanja gaji dan tunjangan Rp549,725 miliar, PPPK Rp84,390 miliar, belanja TPP (tambahan pengahasilan pegawai) Rp74,021 miliar.
Kemudian belanja gaji pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp37,515 miliar, insentif pemungutan pajak daerah Rp30,811 miliar. Lalu iuran jaminan kesehatan ASN Rp55,617 miliar, iuran jaminan kecelakan kerja ASN Rp1,175 miliar dan iuran jaminan kematian ASN Rp3,527 miliar serta belanja honorarium Rp12,240 miliar.
(*)
