83 Kepala Sekolah Dimintai Keterangan, Kejati Telusuri Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi
PANTAU LAMPUNG- Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa 83 kepala sekolah sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah.
Pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026). Penyidik mendalami pelaksanaan program revitalisasi, mekanisme pengelolaan kegiatan, serta informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang kepada pihak sekolah.
Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Kejati Lampung.
“Sebanyak 83 kepala sekolah diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan ini untuk mendalami pelaksanaan program revitalisasi, termasuk mekanisme pengelolaan kegiatan dan informasi terkait dugaan permintaan sejumlah uang,” kata Okky.
Menurutnya, keterangan para kepala sekolah dibutuhkan untuk mengungkap fakta dan menelusuri keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Intinya untuk mengungkap fakta, menelusuri keterkaitan para pihak, dan memperkuat pembuktian perkara,” tegasnya.
Penyidik Dalami Keterangan dan Alat Bukti
Okky menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung. Tim penyidik terus mengumpulkan dan mendalami keterangan saksi serta alat bukti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dugaan pemerasan dalam program revitalisasi sekolah tersebut.
Ia menegaskan, penentuan pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Untuk pihak yang nantinya bertanggung jawab secara pidana, tentu akan didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan teknis dan perkembangan penyidikan perkara Program Revitalisasi Sekolah merupakan kewenangan Tim Penyidik Kejati Lampung.
“Kami menyampaikan informasi secara proporsional sesuai fakta dan kewenangan kelembagaan,” imbuhnya.
Sebelumnya, penyidik Kejati Lampung juga telah memeriksa sejumlah saksi di Kantor Kejati Lampung pada 12 November 2026. Rangkaian penyidikan tersebut dilakukan setelah penyidik melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi pada 10 November 2026.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik Kejati Lampung didampingi jajaran Kejari Lampung Tengah menyita sejumlah dokumen, barang, serta bukti elektronik yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan.
Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan permintaan uang dalam pelaksanaan program revitalisasi. Hingga saat ini, proses penyidikan masih berjalan dan penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana menunggu hasil pembuktian oleh penyidik.***
