Bayar Biaya Nikah Resmi, Warga Mengaku Masih Diminta Rp500 Ribu

PANTAU LAMPUNG – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pencatatan pernikahan mencuat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. Seorang warga berinisial DP mengaku diminta menyerahkan uang tambahan sebesar Rp500 ribu kepada oknum penghulu yang juga menjabat sebagai Kepala KUA setempat berinisial SP.

DP menyebut permintaan uang tersebut terjadi meskipun dirinya telah membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp600 ribu untuk pelaksanaan akad di luar kantor KUA. Pembayaran itu, menurut pengakuannya, telah disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan keterangan DP, persoalan bermula sebelum prosesi akad nikah berlangsung. Ia mengaku didatangi ketua RT setempat yang menyampaikan pesan agar dirinya dan calon istri menyiapkan uang tambahan sebesar Rp500 ribu untuk diberikan kepada penghulu.

Karena sibuk mempersiapkan acara pernikahan, DP dan calon istrinya mengaku lupa menyiapkan uang tersebut.

Setelah prosesi ijab kabul selesai, DP mengaku buku nikah pasangan itu tidak langsung diserahkan. SP disebut menyampaikan bahwa masih terdapat berkas yang perlu dilengkapi di kantor KUA.

Namun, menurut DP, setelah meninggalkan lokasi pernikahan, SP diduga mengirimkan pesan WhatsApp kepada mempelai perempuan yang berisi tagihan uang tambahan dengan kalimat, “Masa mau gratisan doang.”

Merasa tertekan, DP bersama istrinya kemudian mendatangi Kantor KUA Tanjungkarang Pusat pada hari berikutnya, Senin, untuk menyerahkan amplop berisi Rp500 ribu tersebut.

DP mengaku, saat penyerahan uang berlangsung, SP justru menegur keduanya karena dianggap lupa menyiapkan amplop yang sebelumnya telah disampaikan.

Meski uang tersebut telah diserahkan, DP menyebut buku nikah belum juga diberikan. Pasangan itu disebut diminta mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu.

Dalam kegiatan bimbingan tersebut, DP mengaku SP kembali menyampaikan sindiran kepada peserta agar tidak lupa memberikan amplop kepada penghulu.

Bagi DP dan istrinya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut nominal uang, melainkan cara permintaan itu disampaikan. Keduanya merasa dipermalukan dan tertekan karena permintaan uang tambahan tersebut dinilai tidak pantas dalam pelayanan publik.

DP juga mengungkapkan bahwa pada hari pernikahan, penghulu yang bersangkutan disebut datang terlambat lebih dari satu jam dari jadwal yang telah ditentukan.

Jika keterangan tersebut benar, dugaan permintaan uang tambahan dan penahanan buku nikah perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang. Terlebih, pelayanan pencatatan pernikahan merupakan layanan publik yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak boleh disertai permintaan pembayaran di luar tarif resmi.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, biaya pencatatan nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja adalah Rp0 atau gratis. Sementara itu, pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenakan biaya resmi Rp600 ribu sebagai PNBP.

Kementerian Agama juga telah menegaskan bahwa biaya tersebut merupakan penerimaan negara, bukan pembayaran kepada individu atau petugas KUA. Tidak boleh ada pungutan tambahan di luar ketentuan resmi.

Dalam konteks hukum, dugaan permintaan uang dengan penyalahgunaan kewenangan dapat ditelaah berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana oleh aparat penegak hukum, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan salah satu pihak.

Kini, dugaan tersebut membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Bukti pembayaran PNBP, percakapan WhatsApp, keterangan saksi, serta kronologi penyerahan buku nikah perlu diperiksa untuk memastikan duduk perkara.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi SP maupun pihak KUA Tanjungkarang Pusat, termasuk Kementerian Agama sebagai instansi yang berwenang. Penjelasan semua pihak diperlukan agar dugaan ini dapat ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.***