PANTAU LAMPUNG — Sebanyak sebelas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) III menggelar reses II masa sidang II di tiga wilayah pada 30–31 Maret dan 1 April 2026.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Kampung Tanjungpandan, Kecamatan Bangunrejo, serta di Way Krui dan Poncowarno, Kecamatan Kalirejo. Reses dihadiri ratusan masyarakat bersama sejumlah tokoh setempat, berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, layanan BPJS, hingga rendahnya honorarium RT.
Permasalahan jalan rusak menjadi keluhan utama yang hampir disampaikan di setiap lokasi reses, baik jalan desa maupun jalan kabupaten.
Salah satu anggota DPRD Lampung Tengah, Nuriyah, S.Sos dari Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa mayoritas kampung menyampaikan aspirasi yang sama, yakni perbaikan jalan. Ia menegaskan akan memperjuangkan usulan masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Terkait BPJS yang tidak aktif, Nuriyah menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan agar kepesertaan masyarakat dapat diaktifkan kembali. Ia menyebutkan bahwa anggaran BPJS bersumber dari tiga tingkatan, yakni kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
“Kami bisa membantu untuk mengaktifkan kembali di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi UMKM di Way Krui, khususnya kerajinan tapis. Menurutnya, masyarakat setempat telah bermusyawarah untuk membentuk kampung adat, meski saat ini masih dalam tahap wacana.
Menanggapi keluhan rendahnya insentif RT, Nuriyah menjelaskan bahwa secara aturan, aparatur kampung hanya sampai pada tingkat RW atau kepala dusun. Namun, pemberian insentif RT merupakan kebijakan pemerintah daerah.
Usai kegiatan reses, sejumlah anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Kalirejo Lestari, sebuah pabrik CPO, menyusul keluhan masyarakat terkait tingginya harga tangkos (limbah sawit) yang mencapai Rp1,3 juta per truk di wilayah Kecamatan Sendangagung.
Menurut Nuriyah, tingginya harga tangkos membuat petani kesulitan berproduksi karena biaya tidak sebanding dengan hasil. Ia menegaskan bahwa tangkos merupakan limbah pabrik yang seharusnya tidak diperjualbelikan, dan menduga adanya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut.
Ia berharap pihak perusahaan dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi persoalan tersebut.
Adapun anggota DPRD Lampung Tengah Dapil III yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: H. Umar (Komisi IV, Golkar), Sainul Abidin (Komisi III, Gerindra), Kadek Joko Supriyatna, S.AP., MM (Komisi I, PDI Perjuangan), Fian Febriano, SH (Komisi II, NasDem), Edi Yonisa, SH (Komisi III, Golkar), H. Ujang Mahmud, S.Pd.I (Komisi II, PKB), Erna Rusmawati, S.Pd (Komisi III, PKS), M. Iqbal Wahid Triono, SH (Komisi III, PAN), Muslim Anshori, SH, MH (Komisi I, PKB), Toni Sastra Jaya, SH, MH (Komisi I, Demokrat), serta Nuriyah, S.Sos (Komisi IV, Gerindra).***
