PANTAU LAMPUNG- Kota Bandar Lampung menjadi sorotan publik menyusul kehadiran Kapolresta baru, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, yang memiliki latar belakang sebagai eks penyidik muda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ahli analisis data kriminal. Kehadiran ini memantik pertanyaan: apakah langkah ini menjadi awal operasi serius pemberantasan korupsi di daerah?
Latar Belakang Kapolresta Bandar Lampung Jadi Sorotan
Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay dikenal pernah bertugas di Bidang Pengendalian Data Kriminal (Bidpdakt) Bareskrim Polri, unit strategis yang berada di bawah Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). Bidpdakt bertugas mengelola dan menganalisis data kriminal secara nasional untuk mendukung proses penyelidikan dan pengambilan keputusan.
“Kayaknya ini ada pesan baik untuk pemberantasan korupsi di Lampung, utamanya di Kota Bandar Lampung,” ujar Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, Sabtu, 31 Januari 2026, menanggapi penempatan Kombes Pol Alfret.
Keahlian Kombes Pol Alfret dinilai menjadi modal penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk kasus korupsi yang memerlukan investigasi berbasis data, analisis kompleks, serta koordinasi lintas lembaga.
Dugaan Korupsi di Bandar Lampung Masih Tinggi
Sorotan publik datang di tengah catatan kasus dugaan korupsi di Provinsi Lampung yang tergolong tinggi. Data KPK mencatat Lampung memiliki 108 laporan dugaan korupsi, menempatkan provinsi ini di peringkat 10 besar nasional.
Di Kota Bandar Lampung, kasus yang ramai dibahas meliputi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran tahun 2023. Wali Kota bersama sejumlah organisasi perangkat daerah sempat dimintai klarifikasi oleh Kejaksaan Agung.
Terbaru, LSM Pro Rakyat menyoroti pemberian dana hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada SMA Swasta Siger. LSM menyatakan bahwa pemberian dana ini bermasalah karena sekolah belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan belum memiliki izin administrasi resmi.
“Pemberian dana hibah ini perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata juru bicara LSM Pro Rakyat, Jumat, 30 Januari 2026.
Modal Kuat Penegakan Hukum
Meskipun belum ada pengumuman resmi tentang operasi khusus pemberantasan korupsi di Bandar Lampung, kehadiran Kapolresta yang berpengalaman di KPK dan ahli analisis data kriminal dinilai sebagai modal positif bagi tata kelola penegakan hukum.
“Kombes Pol Alfret memiliki latar belakang yang pas untuk mengawal kasus-kasus korupsi kompleks. Ini bisa memperkuat integritas aparat penegak hukum di Bandar Lampung,” tambah Misrul.
Fokus ke depan, publik dan lembaga pengawas berharap penempatan Kombes Pol Alfret dapat mempercepat investigasi kasus korupsi, mengoptimalkan penggunaan data, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
