PANTAU LAMPUNG- Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengawali tahun kerja 2026 dengan Apel Perdana yang dirangkai penyerahan ratusan surat keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momentum ini menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik, sekaligus mengingatkan aparatur bahwa tantangan birokrasi ke depan menuntut kinerja yang semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peristiwa Apel Perdana Awal Tahun
Apel Perdana digelar di lapangan Pemkab Pringsewu pada Jumat, 2 Januari 2026, dan dipimpin langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Umi Laila, Sekretaris Daerah Andi Purwanto, serta jajaran pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten. Selain sebagai agenda rutin awal tahun, apel ini menjadi ruang refleksi sekaligus peneguhan arah kerja pemerintahan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu menyerahkan petikan SK kepada 34 PPPK yang diangkat kembali serta 456 PPPK paruh waktu. Penyerahan SK ini menjadi bagian dari kebijakan penataan sumber daya manusia aparatur yang tengah berjalan, seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Penegasan Tanggung Jawab ASN
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa penerimaan SK bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. ASN, termasuk PPPK paruh waktu, dituntut untuk bekerja profesional, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Status paruh waktu bukanlah penghalang untuk berkinerja optimal. Pemerintah daerah menilai berdasarkan kinerja, kedisiplinan, loyalitas, dan tanggung jawab, bukan semata status,” ujar Bupati. Ia mendorong para PPPK menjadikan momentum ini sebagai ajang pembuktian bahwa pelayanan publik yang berkualitas lahir dari komitmen dan etos kerja, bukan sekadar jabatan.
Konteks Pembangunan dan Pelayanan Publik
Bupati Pringsewu juga memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama ini berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang disorot adalah program Ngopi Serasi atau Ngobrol Bareng Bupati Serap Aspirasi. Program ini telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di pekon dan kelurahan, dan dinilai membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan warga. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah memperoleh gambaran kebutuhan riil masyarakat yang diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Capaian Ekonomi dan Infrastruktur
Di bidang ekonomi kreatif, Pringsewu mencatat lahirnya sejumlah produk unggulan bernilai jual tinggi. Di antaranya produk mocaf atau tepung singkong bermerek Selendang Biru serta produk lele siap goreng dengan brand Les Go. Inisiatif ini dipandang sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi lokal dan memperluas peluang usaha masyarakat.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dan rekonstruksi jalan terus dilakukan untuk mendukung mobilitas dan akses layanan publik. Jalan Lingkar Utara direkonstruksi sepanjang 5,825 kilometer, disusul jalur Gadingrejo–Sukoharjo–Adiluwih sepanjang 3,851 kilometer, serta ruas Ambarawa–Pagelaran sepanjang 3,708 kilometer yang menjadi akses utama menuju RSUD Pringsewu.
Akuntabilitas dan Arah ke Depan
Dalam aspek tata kelola keuangan, Kabupaten Pringsewu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Selain itu, Pringsewu juga menerima penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dan Top Pembina BUMD Award 2025. Capaian tersebut dipandang sebagai hasil kerja kolektif aparatur dan menjadi dasar untuk mendorong program pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Menutup amanatnya, Bupati berharap seluruh aparatur, termasuk PPPK yang baru menerima SK, dapat mengambil peran aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik. Tantangan tahun 2026 dinilai semakin kompleks, sehingga kolaborasi, integritas, dan kepekaan terhadap aspirasi warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.***
