PANTAU LAMPUNG– Pelayanan aktivasi Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu cabang BNI Bandar Lampung kembali menuai sorotan. Seorang guru dari salah satu SMA setempat, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengeluhkan sikap teller BNI yang menolak melayani aktivasi PIP, Senin (29/12/2025). Guru tersebut mendampingi puluhan siswa dari pukul 08.00 hingga 15.30 WIB, namun pelayanan yang diterima dinilai kurang profesional.
Menurut guru itu, teller BNI menyampaikan bahwa dirinya “lelah” dan tidak lagi bersedia menerima aktivasi peserta PIP, meski kegiatan masih berlangsung hingga sore. “Alasannya sangat membuat kami kecewa. Apa karena ini bantuan untuk orang kurang mampu, sehingga dia berujar demikian. Kalau dia lelah, kami juga lelah. Malah saya nemenin murid antri dari jam 7 pagi, tapi dia seenaknya bilang lelah,” ujarnya.
Kekecewaan guru tersebut bukan hanya soal ucapan teller, tetapi juga sikap yang dinilai menimbulkan ketegangan. Teller BNI bahkan sempat memerintahkan petugas keamanan untuk mengamankan guru tersebut, sehingga suasana di cabang menjadi sedikit panas dan tidak nyaman bagi para peserta PIP. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar layanan bank dalam menangani program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga kurang mampu.
Guru dan siswa berharap manajemen BNI serta pihak pemerintah segera meninjau ulang sistem pengambilan PIP agar lebih efisien. Menurutnya, sistem yang ada saat ini rawan menimbulkan pembludakan antrian dan kelelahan petugas, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. “Seharusnya ada jadwal terstruktur dan mekanisme yang jelas sehingga peserta tidak harus menunggu berjam-jam, dan teller bisa melayani dengan lebih tertib,” tambahnya.
Situasi ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap mekanisme pelayanan program bantuan sosial di bank, khususnya terkait program PIP yang menjadi hak ribuan siswa kurang mampu. Diharapkan, pengalaman kurang menyenangkan ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak terkait untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta sistem layanan agar lebih manusiawi, tertib, dan efisien.
“Pelayanan publik harus tetap profesional dan ramah, apalagi ini menyangkut hak anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Jangan sampai petugas yang lelah malah menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan,” tegas guru tersebut.
Dengan adanya kritik terbuka ini, pihak BNI Bandar Lampung diharapkan melakukan evaluasi internal dan menyusun strategi agar pengambilan PIP berikutnya berjalan lancar, aman, dan memuaskan bagi seluruh peserta.***
