PANTAU LAMPUNG- Pekon Bumiarum di Kecamatan Pringsewu kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat pekon sebagai agenda strategis dalam menentukan arah pembangunan untuk tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di balai pekon pada Selasa, 18 November 2025, ini menghadirkan berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa yang secara aktif memberikan masukan dan aspirasi.
Acara Musrenbang dihadiri oleh Kepala Pekon Bumiarum Sugimin beserta jajaran aparatur pekon, unsur uspika Kecamatan Pringsewu, BHP Pekon Bumiarum, Bhabinkamtibmas, bidan desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan disusun secara transparan, partisipatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam forum ini, sejumlah usulan pembangunan menjadi perhatian utama. Infrastruktur penghubung antarpekon dan peningkatan akses jalan pertanian menjadi fokus pembahasan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap jalur mobilitas yang lebih aman dan efisien semakin mendesak. Warga menilai bahwa peningkatan fasilitas jalan dan jembatan tidak hanya mendukung aktivitas harian, tetapi juga dapat memperkuat perekonomian lokal.
Berikut usulan prioritas Musrenbang Pekon Bumiarum untuk pembangunan tahun 2026:
1. Pembangunan Jembatan Penghubung antara Pekon Bumiarum (Pringsewu) dan Pekon Banjarejo (Banyumas) untuk memperlancar arus kendaraan dan memperkuat konektivitas lintas wilayah.
2. Perbaikan Jembatan Gantung Penghubung Pekon Bumiarum dan Pekon Sinar Baru Timur Kecamatan Sukoharjo yang kondisinya dinilai sudah kurang layak dan membutuhkan perbaikan segera.
3. Peningkatan kapasitas Jalan Lingkar Utara sebagai jalur strategis yang digunakan masyarakat untuk aktivitas ekonomi dan akses sosial.
4. Peningkatan Jalan Usaha Tani yang sangat penting untuk mendukung mobilitas hasil panen dan mempermudah petani dalam menjalankan aktivitas produksi.
Kepala Pekon Bumiarum, Sugimin, menekankan bahwa Musrenbang merupakan agenda wajib pemerintah pekon dalam menyusun rencana pembangunan tahunan. Ia menjelaskan bahwa setiap usulan yang disampaikan masyarakat akan dipertimbangkan secara prioritas, meski harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Di akhir tahun 2025 ini kita melaksanakan Musrenbang untuk mengusulkan dan memprogramkan kegiatan pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2026. Musrenbang ini berjalan dengan lancar dan kondusif,” ujarnya.
Sugimin juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran, khususnya Dana Desa (DD), menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah pekon akan tetap memperjuangkan skala prioritas pembangunan, sambil berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai program yang dianggap paling mendesak.
Ia menambahkan bahwa masih banyak rencana pembangunan yang tertunda akibat minimnya alokasi dana, sehingga masyarakat perlu bersabar sambil tetap aktif menyuarakan kebutuhan pekon. Meski begitu, ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pekon, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, pembangunan Pekon Bumiarum dapat berjalan lebih efektif dan merata.***
