PANTAU LAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menegaskan kembali komitmen besar dalam menjadikan data sebagai “kompas pembangunan” yang akan menjadi pijakan setiap kebijakan daerah. Penegasan ini disampaikan dalam acara peluncuran buku dan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Bandarlampung, Senin (29/9/2025).
Acara yang dirangkai dengan Diskusi Publik memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2025 ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat umum. Suasananya mencerminkan semangat kolaborasi, di mana data ditempatkan bukan hanya sebagai kumpulan angka, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menekankan bahwa data harus dipandang sebagai aset publik yang inklusif. “Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” ujarnya melalui Sekdaprov.
Pada kesempatan tersebut, BPS meluncurkan tiga buku penting yang diharapkan dapat memperkuat literasi statistik di masyarakat. Buku-buku tersebut berjudul Cerita di Balik 12 Indikator Statistik, Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS, serta Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung. Ketiga buku ini tidak hanya menyajikan data mentah, tetapi juga narasi, analisis, serta kisah di balik angka-angka yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Sekdaprov Marindo menilai buku-buku ini sangat relevan sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan daerah. Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan data makro, tetapi juga harus menyentuh sisi manusiawi. “Buku ini sangat relevan sebagai referensi kebijakan, khususnya dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan data yang akurat, transparan, serta mudah diakses. Menurutnya, data hanya akan bermakna jika dimanfaatkan oleh seluruh pihak—baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat umum. “Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa dimaknai dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.
Ahmadriswan juga menegaskan pentingnya memahami indikator secara lebih mendalam. Ia mencontohkan, pengukuran tingkat kemiskinan tidak cukup dilihat dari pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga dari indikator konsumsi rumah tangga. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga yang diukur oleh BPS,” tegasnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri akan berlangsung pada April–Juni 2026. Sensus ini ditargetkan mampu memotret seluruh pelaku usaha di luar sektor pertanian. Hasilnya akan menjadi pondasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Ahmadriswan menekankan bahwa kualitas data sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang akan menjadi sejarah,” ucapnya.
Sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bersama Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution memukul gong. Momentum ini menandai sinergi kuat antara Pemprov Lampung dan BPS dalam menghadirkan data yang valid, akurat, dan bermanfaat. Acara juga disertai penyerahan simbolis tiga buku statistik dari BPS kepada Pemprov Lampung.
Pemprov Lampung berharap, dengan adanya literasi statistik yang semakin kuat, semua pemangku kepentingan dapat bekerja lebih sinkron. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi kunci utama agar data tidak hanya berhenti sebagai laporan formal, melainkan benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan menempatkan data sebagai kompas, Lampung menatap masa depan dengan lebih pasti. Provinsi ini berambisi menjadi daerah yang sejahtera, modern, dan berdaya saing tinggi, di mana setiap kebijakan lahir dari bukti nyata, bukan sekadar asumsi.***
