PANTAU LAMPUNG– Gelombang aksi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota besar Indonesia hari ini menjadi cerminan kemarahan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini lahir dari kekecewaan rakyat yang makin mendalam karena DPR dinilai gagal berpihak pada kepentingan publik, malah mengambil keputusan kontroversial berupa kenaikan tunjangan rumah anggota DPR, sementara rakyat tengah menghadapi krisis ekonomi yang semakin berat.
Kemarahan masyarakat bertambah ketika sejumlah anggota DPR menanggapi kritik publik dengan sikap arogan, bahkan menghina warga yang menyampaikan aspirasi. Alih-alih mengoreksi atau meminta maaf, mereka cenderung menutup telinga dan menganggap kritik sebagai gangguan belaka. Sikap ini semakin menegaskan bahwa DPR kehilangan legitimasi moral sebagai wakil rakyat.
Yang lebih memprihatinkan, tindakan represif aparat keamanan menambah luka bagi demokrasi. Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND Lampung), Dinda Boru Napitu, menyampaikan berdasarkan laporan lapangan dan bukti yang beredar luas di media sosial, seorang driver ojek online tewas setelah ditabrak kendaraan taktis aparat, meskipun ia tidak terkait dengan massa aksi.
“Peristiwa tragis ini bukan sekadar kecelakaan, tapi menunjukkan aparat gagal membedakan antara massa aksi dan warga sipil. Darah rakyat kembali tumpah akibat tindakan brutal yang seharusnya bisa dihindari,” tegas Dinda.
Selain itu, dalam aksi yang berlangsung di Solo, seorang mahasiswa juga menjadi korban kekerasan aparat ketika ditabrak pentungan hingga mengalami luka serius di kepala. “Ini bukan hanya luka fisik, tapi tamparan bagi wajah demokrasi kita. Mahasiswa yang selama ini menjadi penyambung lidah rakyat justru dibungkam dengan kekerasan,” lanjutnya.
Tindakan DPR dan aparat memperlihatkan wajah politik yang jauh dari kepentingan rakyat. Kebijakan kenaikan tunjangan rumah DPR adalah simbol orientasi elit berkuasa yang lebih mengutamakan kenyamanan pribadi daripada kesejahteraan publik. Sementara mayoritas rakyat harus menghadapi kemiskinan dengan angka sekitar 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa menurut BPS.
LMND Lampung menegaskan bahwa negara seharusnya menempatkan rakyat sebagai subjek berdaulat, bukan objek penundukan. Perjuangan mereka tetap berfokus membela kepentingan pekerja, rakyat tertindas, dan melawan ketidakadilan yang dilegalkan oleh rezim saat ini.
“Tragedi ini menunjukkan DPR gagal menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat. Alih-alih mendengar aspirasi, mereka menutup telinga, mengkhianati suara konstituen, dan membenturkan rakyat dengan aparatus negara,” ungkap Dinda.
LMND juga menekankan bahwa momentum kemarahan rakyat ini harus dijadikan bahan bakar untuk memperkuat persatuan dan konsolidasi gerakan progresif. Korban jiwa dan luka yang menimpa rakyat tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bersuara, melainkan pengingat pentingnya solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan demokrasi.
Sejarah menunjukkan bahwa represi tidak mampu menghentikan perjuangan rakyat, melainkan memperkuat tekad mereka untuk melawan ketidakadilan. LMND Lampung menyerukan agar seluruh kekuatan progresif memperluas basis organisasi, memperkuat solidaritas lintas elemen masyarakat, dan membangun gerakan perlawanan yang berkesinambungan.
Dengan DPR yang semakin arogan, aparat yang semakin brutal, dan rakyat yang terus ditekan, situasi politik Indonesia kini menuju titik kritis. Kesadaran bahwa perubahan harus lahir dari bawah semakin menguat. Bila jalur demokrasi terus dibungkam dengan kekerasan, maka jalan perubahan lain akan terbuka. Dan ketika kesadaran itu telah menjadi milik bersama, tidak ada kekuatan yang mampu menahan arus perubahan besar yang tengah mengintip di depan mata.***
