PANTAU LAMPUNG – Muhammad Farycho Abung, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melontarkan kritik tajam terhadap praktik Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung. Menurutnya, SGC bukan sekadar korporasi besar, melainkan simbol kapitalisme rakus yang merampas ruang hidup rakyat dan merusak lingkungan.
Farycho merujuk pada laporan akademik dan temuan Pansus DPRD Tulang Bawang tahun 2017 yang menunjukkan pelanggaran serius SGC, termasuk penguasaan lahan di luar izin Hak Guna Usaha, alih fungsi lahan ilegal, hingga indikasi pelanggaran perpajakan.
“Perusahaan raksasa yang meraup triliunan rupiah tiap tahun ini beroperasi di tengah masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa SGC memanfaatkan kekuatan modal untuk memengaruhi kebijakan publik, membentuk opini yang menguntungkan korporasi, serta menutup ruang kritik. Hubungan erat SGC dengan elite politik dan birokrasi daerah disebutnya membentuk lingkaran kekuasaan yang mematikan demokrasi.
“Pernyataan elite politik yang membela SGC adalah bentuk nyata politik dagang sapi yang mengorbankan rakyat demi kepentingan modal,” tegas Farycho.
Farycho juga menyoroti pengakuan Zarof dalam persidangan beberapa bulan lalu, sebagai fakta yang seharusnya disadari elite politik agar tidak lagi melindungi kepentingan korporasi.
Ia mengajak publik, mahasiswa, dan akademisi untuk melek terhadap upaya sistematis SGC bersama aktor politik dalam membungkam kritik, termasuk kriminalisasi warga, pembentukan opini publik menyesatkan, hingga intimidasi terhadap masyarakat sipil.
“Kita menyaksikan upaya sistematis menutup suara warga dan mahasiswa, sementara kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi terus dibiarkan,” katanya.
Farycho menegaskan, kritik terhadap SGC bukan anti-investasi, tetapi upaya menegakkan keadilan sosial dan ekologis. Ia menyerukan transparansi perizinan, laporan audit lingkungan, dan hasil investigasi Pansus DPRD sebagai langkah awal penegakan hukum.
“Tidak ada demokrasi sejati tanpa keberanian mengungkap kebenaran. SGC harus dihadapkan pada hukum, bukan dilindungi politik dagang sapi. Elite politik harus berhenti menjadi kaki tangan korporasi yang mengorbankan rakyat Lampung,” tutupnya.***
