PANTAU LAMPUNG– Lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung terhadap penggalian potensi pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran menjadi perhatian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo.
Meski begitu, anggota Fraksi Partai Demokrat ini terus berupaya mendongkrak pendapatan daerah dengan mendorong empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkolaborasi bersama.
“Ya, di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang fungsi pengawasan di Disnaker sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” ujar Deni kepada media, Rabu, 13 Agustus 2025.
Kolaborasi yang dimaksud melibatkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan, dengan tujuan memperkuat pengawasan lintas sektor sehingga potensi pendapatan daerah dapat ditingkatkan dari berbagai sektor yang ada di Sai Bumi Ruwai Jurai.
“Kolaborasi ini harus segera dilakukan agar pada tahun 2026 mendatang, Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan daerah. Potensi di Disnaker sangat besar, dan dengan kolaborasi ini diharapkan pendapatan daerah bisa meningkat,” jelasnya.
Deni menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang diyakini dapat menambah pendapatan jika seluruh izin dan pajaknya terverifikasi dan terpantau dengan baik.
“DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” pungkasnya.***
