PANTAU LAMPUNG– Satgas Pangan Polri melakukan rekonstruksi lapangan terhadap proses produksi beras di PT Padi Indonesia Maju yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar kualitas pangan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan, Brigjen Pol Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa proses produksi di pabrik tersebut menggunakan mesin otomatis dengan kapasitas hingga 300 ton per hari. Mesin-mesin yang digunakan mencakup pengering gabah, pemecah kulit, pemulus beras, hingga mesin pengemas otomatis.
Namun, hasil pemantauan menunjukkan bahwa prosedur pengawasan mutu belum dijalankan secara optimal. Idealnya, uji sampling oleh tim Quality Control dilakukan setiap dua jam, tetapi faktanya hanya dilakukan satu hingga dua kali dalam satu siklus produksi. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, meskipun dalam jumlah kecil.
“Produksi otomatis tidak menjamin hasil 100 persen sempurna. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting bagi manajemen untuk melakukan perbaikan agar produk benar-benar sesuai label beras premium,” jelas Helfi.
Selain itu, ditemukan pula praktik penambahan berat kemasan sebesar 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan mesin pengemas otomatis. Temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat demi keakuratan bobot yang diterima konsumen.
Satgas juga menyoroti kompetensi petugas QC. Dari total 22 orang, hanya satu yang sudah tersertifikasi. Hal ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Terkait penegakan hukum, tiga orang yang diduga terlibat sedang menjalani proses hukum dan tidak berada di lokasi saat pemeriksaan. Meski demikian, operasional dan distribusi perusahaan masih berjalan seperti biasa.
Rekonstruksi ini menjadi bagian dari pengawasan lanjutan terhadap produsen beras di Indonesia guna menjaga mutu dan keamanan pangan nasional.***