PANTAU LAMPUNG— Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai langkah Presiden dalam memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada Tom Lembong, bukan hanya keputusan hukum, tapi juga cermin kematangan demokrasi. Di balik itu, Haidar menyoroti peran kunci Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang tampil sebagai penyejuk dalam situasi politik yang mudah terbakar emosi dan prasangka.
“Ketegasan Dasco menyampaikan sikap resmi DPR, tanpa glorifikasi dan tanpa retorika keras, adalah wajah baru dari politik akal sehat. Ini contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa hadir tanpa arogansi,” ujar Haidar, Jumat (1/8/2025).
Dasco, kata Haidar, tidak sekadar menjalankan fungsi administratif saat menyampaikan persetujuan parlemen terhadap keputusan Presiden. Dalam suasana politik yang sarat opini dan tekanan publik, ia hadir sebagai jembatan konstitusional antara eksekutif dan masyarakat. Sikap itu disebut Haidar sebagai energi damai dari parlemen yang efektif.
Lebih jauh, Haidar menyatakan bahwa politik keadaban hanya bisa diwujudkan oleh sosok yang berani bersikap benar meski tidak populer. Menurutnya, langkah Dasco adalah wujud konkret rekonsiliasi politik tanpa harus mengumbar jargon.
“Kalau setiap keputusan penting negara disampaikan secara elegan dan bertanggung jawab seperti ini, kita akan lebih sering menemukan damai dalam politik, bukan konflik,” tegasnya.
Haidar juga menekankan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini tidak bisa dibaca sebagai manuver politik semata, melainkan bagian dari proses hukum yang telah melalui verifikasi panjang, melibatkan lembaga terkait, dan dibahas secara formal di DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih bisa bekerja berdasarkan sistem, bukan selera kekuasaan.
“Keputusan Presiden, dikawal oleh Menkumham, Mensesneg, dan Komisi III, lalu disampaikan Dasco secara sistematis—ini tanda bahwa sistem kita masih hidup,” pungkasnya.***
