PANTAU LAMPUNG– Kritik tajam dilontarkan Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, terhadap Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) yang dinilai kalah cepat dan kalah tanggap dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan dibanding institusi Kepolisian.
“Kejadian ini memalukan. Kalau sampai Kapolri yang turun tangan, itu artinya Kemnaker gagal total. Apa kerja mereka selama ini?” kata Ridwan kepada wartawan, Selasa (30/7/2025).
Ridwan menyebut kegagalan tersebut merupakan tanggung jawab langsung dari Menteri Yassierli dan Wamen Immanuel Ebenezer, yang menurutnya tidak menunjukkan kinerja layak sebagai pejabat negara.
Ia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet, khususnya di pos Menteri Ketenagakerjaan. Menurutnya, kementerian tersebut berjalan tanpa arah dan hanya membentuk program formalitas tanpa hasil nyata.
Satgas PHK Hanya Gimik Politik?
Salah satu yang disorot Ridwan adalah pembentukan Satgas PHK oleh Kemnaker yang ia nilai tidak memberikan solusi konkret atas masifnya gelombang pemutusan hubungan kerja.
“Satgas itu hanya formalitas. Tidak ada program nyata untuk menyelamatkan pekerja. Sementara PHK makin brutal dan negara seperti tidak hadir,” tegas Ridwan.
Ia menambahkan bahwa pembentukan satgas semacam itu justru berpotensi menyedot anggaran negara cukup besar tanpa hasil yang sebanding. “Biasanya, jika satgas dibentuk secara resmi, anggarannya diambil dari belanja operasional kementerian,” jelasnya.
Berdasarkan perbandingan dengan satgas di kementerian lain, honor Ketua Satgas bisa berkisar Rp2 juta – Rp5 juta per bulan, anggota Rp1 juta – Rp3 juta, sementara narasumber luar bisa mendapat Rp500 ribu – Rp2 juta per kegiatan.
“Kalau kita hitung jumlah honor satgas, jumlah rapat, dan kegiatan lain, berapa besar uang negara yang dihabiskan? Tapi hasil nyatanya nihil. Justru pihak Kepolisian yang terlihat aktif di lapangan,” ujar Ridwan.
Desakan untuk Evaluasi Menyeluruh
Menurut Ridwan, Presiden Prabowo tidak bisa membiarkan kementerian berjalan tanpa visi yang jelas. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kementerian yang gagal menunjukkan performa, terutama di tengah krisis PHK dan ancaman pengangguran massal.
“Presiden harus berani mengambil keputusan tegas. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja, bukan yang hanya membuat acara seremonial,” pungkasnya.***
